MediaKeadilan.com – Google menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Mulai dari pembatasan tautan berita, kewajiban lisensi kolektif, hingga aturan penggunaan data demi melatih kecerdasan buatan (AI) menjadi perhatian korporasi teknologi tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (11/11/2026), Google mengingatkan agar regulasi hak cipta tidak justru menciptakan beban baru untuk operasional platform digital dan pengembangan teknologi di dalam negeri.
Government Affairs & Public Policy Manager Google, Agung Pamungkas, menyebutkan aturan yang disusun perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pemegang hak cipta dan keberlangsungan ekosistem internet.
Salah satu kekhawatiran Google merupakan kebarangkalian pembatasan tautan dan snippet berita, termasuk penerapan pungutan atas tautan.
“Kebijakan semacam ini dinilai dapat menyulitkan platform dalam mengindeks dan mendistribusikan berita lokal kepada pengguna,” ungakap Agung.
Jika akses terhadap tautan dan cuplikan berita dibatasi, distribusi informasi melalui mesin pencari dan layanan digital berpotensi menyikapi kendala teknis. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi jangkauan media lokal dalam menjaring pembaca dari platform digital.
Google juga menepis gagasan lisensi menyeluruh (blanket license) melalui satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terpusat. Perusahaan tersebut menilai mekanisme itu berisiko mengurangi keleluasaan kreator dalam menentukan kesepakatan komersial atas karya mereka.
Agung menyebutkan, perjanjian sukarela berbasis mekanisme pasar sewajibnya tetap dipertahankan. Kewajiban memakai satu lembaga kolektif, menurut Google, berpotensi mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, serta menghambat masuknya investasi global.
Persoalan lain merupakan perlindungan safe harbor untuk platform digital. Google mengimbau prinsip tersebut tetap berlaku melalui mekanisme notice and action. Alasannya, platform berperan sebagai perantara dan tidak memiliki kapasitas hukum maupun teknis demi secara sepihak mengonfirmasi apakah suatu konten melanggar hak cipta.
Perhatian terbesar lainnya menyangkut penggunaan data demi pengembangan AI.
“Google menilai kewajiban lisensi demi seluruh data pelatihan AI sulit diterapkan lantaran besarnya jumlah halaman web yang menjadi sumber informasi,” katanya.
Sebagai alternatif, Google mengusulkan pengecualian text and data mining (TDM) yang dilengkapi mekanisme penolakan (opt-out) standar, bagaikan robots.txt.
Menurut Agung, pembatasan pelatihan AI memakai data lokal berisiko menurunkan kemampuan model dalam memahami bahasa Indonesia. Dampaknya, pengembang teknologi dalam negeri dapat menyikapi hambatan dalam membangun produk AI yang sesuai bersama kebutuhan pasar domestik.
