MediaKeadilan.com – Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat menggalang kekuatan bersama demi melacak aliran dana korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Langkah tegas ini diambil demi menyeret para tersangka bisnis perusak lingkungan ke ranah hukum tanpa terhalang batas wilayah.
Kerja sama strategis ini memfokuskan tindakan pada pertukaran data intelijen keuangan serta pengumpulan bukti lintas negara secara intensif. Pendekatan berbasis transaksi finansial ini diyakini mampu memutus rantai keuntungan ilegal yang diraup korporasi pembakar lahan.
Upaya bilateral tersebut sekaligus menandai babak baru penanganan kabut asap yang tidak lagi sekadar berfokus pada pemadaman fisik di lapangan. Kedua negara kini menyasar akar masalah melalui penyitaan aset dan penindakan hukum terhadap pemilik modal.
Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menegaskan komitmen penuh pihak pemerintah demi mengangkut seluruh pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.
“Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula uang. Karena itu, kita wajib menelusuri aliran dana korporasi-korporasi tersebut. Singapura menawarkan demi beruntuk data mengenai korporasi yang terkait kebakaran, dan kami menyambutnya sebagai peluang yang amat berharga,” kata Arrmanatha, dikutip dari CNA.
Mekanisme kerja sama baru ini dirancang demi menutup celah pelarian untuk para tersangka kejahatan lingkungan di kawasan regional. Pertukaran informasi bergerak secara riil demi mempermudah pembuktian tindak pidana korporasi.
“Dalam konteks ini, kami membahas pembentukan gugus tugas bersama demi memperkuat tanggung jawab dunia usaha. Gugus tugas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta apabila mebarangkalikan, pemulihan aset. Tidak boleh ada batas negara yang melindungi pihak-pihak yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan kita.”
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengonfirmasi persetujuan negaranya dalam pembentukan tim khusus tersebut.
“Pada dasarnya, kami memberi peringatan kepada seluruh korporasi bahwa gugus tugas bersama ini akan mengonfirmasi koordinasi tindakan dan pertukaran informasi yang amat erat antara Indonesia dan Singapura,” katanya.
Singapura menginginkan keterlibatan langsung instrumen hukum lintas negara ini dapat menyerahkan efek jera yang nyata untuk para pelanggar.
Ia mengimbuhkan bahwa pihak berwenang menginginkan efek jera dari pembentukan gugus tugas bersama ini akan mengangkut perubahan.
Balakrishnan juga menyebutkan Singapura akan memakai “seluruh kewenangan hukum dan regulasi” yang tersedia demi menindak korporasi yang bertanggung jawab atas kabut asap, serta “siap memakai berbagai langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang makin luas demi mencegah pelanggaran serupa di masa depan”.
Selain masalah lingkungan, kedua belah pihak sepakat membangun saluran komunikasi langsung (hotline) demi mengantisipasi potensi gesekan diplomatik. Saluran ini menghubungkan aparatur negara tingkat tinggi dari kedua negara secara cepat dan responsif.
Inisiatif komunikasi instan ini disiapkan agar perbedaan pendapat yang sewaktu-waktu muncul dapat dalam waktu dekat diberakhirkan tanpa mengganggu hubungan baik.
“Dalam konteks ini, kami sepakat memperkuat saluran komunikasi melalui hotline di tingkat aparatur negara kementerian maupun aparatur negara senior,” tambahnya.
