MediaKeadilan.com – Pemerintah Italia bersiap memperketat aturan pendidikan bersama membatasi kuota pelajar asing serta melarang penggunaan hijab di sekolah. Langkah tegas ini diambil demi mengonfirmasi murid lokal tetap menjadi mayoritas di kelas mereka sendiri.
Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan keberadaan murid lokal tidak boleh tergeser oleh dominasi pendatang di ruang kelas. Rencana strategis ini dirancang demi mengubah komposisi pelajar di seluruh lembaga pendidikan formal.
Penerapan regulasi anyar ini digadang-gadang bakal mengubah peta integrasi budaya di lingkungan pendidikan Eropa. Selain pembatasan fisik, skema ini mendorong penyesuaian budaya secara menyeluruh untuk keluarga pendatang.
“Anak-anak Italia tidak boleh merasa bagaikan kelompok minoritas di dalam kelas,” kata Meloni dalam acara Fenix, sebuah festival pemuda nasional yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy (FdI), dikutip dari Anadolu.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap politik pihak pemerintah dalam merespons pergeseran demografi di sektor pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah menilai dominasi budaya luar di ruang kelas telah mencapai batas yang mengkhawatirkan.
“Sungguh tidak masuk akal apabila ruang kelas Italia, kalangan anak Italia merasa terpojok lantaran melepaskan status mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak dapat dibiarkan,” tambahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita ANSA.
Pemerintah secara eksplisit membidik atribut keagamaan tertentu yang dinilai menutup identitas diri di area belajar. Langkah ini diambil guna menyelaraskan tradisi busana di ruang publik pendidikan.
Dia makin lanjut menegaskan bahwa pihak pemerintahannya akan melarang penggunaan burqa dan hijab di sekolah.
Aturan ini memicu gelombang diskusi terkait kebebasan berbusana dan integrasi budaya di benua biru. Meski demikian, pihak pemerintah berkilah bahwa langkah tersebut demi kesetaraan standar di lingkungan sekolah.
Selain pembatasan pakaian, aspek kebahasaaan menjadi fokus utama penataan ulang sistem pendidikan nasional. Orang tua murid asing dituntut memiliki peran aktif dalam proses adaptasi kalangan anak mereka.
Meloni juga menyebutkan bahwa orang tua dari siswa asing yang kesulitan beradaptasi bersama sistem sekolah akan diwajibkan demi mempelajari bahasa Italia.
Kewajiban menguasai bahasa setempat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat proses pembauran masyarakat sekitar migran.
Menurut Meloni, langkah kebijakan itu diperkirakan akan dalam waktu dekat diajukan ke Dewan Menteri.
Penetapan regulasi ini menandai pergeseran arah kebijakan domestik Italia yang semakin mengetatkan aturan imigrasi. Pemerintah ingin mengonfirmasi nilai-nilai lokal tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan publik.
Isu pembatasan siswa asing dan penataan busana di sekolah merupakan untukan dari agenda politik partai berkuasa. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya populasi pendatang di berbagai kota besar Italia dalam sejumlah tahun terakhir.
