MediaKeadilan.com – Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi dalam jangka pendek demi merespons penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Yuda AR dalam tayangan Poltracking TV pada acara “Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Senin (31/8/2026).
Yuda menyebutkan, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026, persoalan ekonomi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian pihak pemerintah apabila dilihat berdasarkan urutan prioritas.
“Kalau kita lihat dari urutannya, kami telah menciptakan di bidang ekonomi. Kalau dilihat berdasarkan prioritas, bila pertanyaan itu prioritas dalam jangka pendek merupakan bagaimana menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi,” kata Yuda.
Menurutnya, pihak pemerintah juga perlu memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya untuk masyarakat sekitar menengah ke bawah.
Salah satu langkah yang dinilai taktis yakni dalam waktu dekat mengimplementasikan bantuan langsung tunai (BLT) bersama penyaluran yang tepat sasaran.
“Jaring pengaman sosial perlu dipertimbangkan, apa program-program terdekat, misalnya teramat taktis demi masyarakat sekitar menengah ke bawah, BLT wajib dipertimbangkan demi dalam waktu dekat diimplementasikan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Yuda menilai pihak pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat sekitar dalam jangka pendek.
Termasuk rencana kenaikan tarif, pajak, maupun harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dalam jangka pendek jangan menunda, membatalkan rencana kenaikan tarif, pajak dan kenaikan harga BBM misalnya, itu prioritasnya tetap di bidang ekonomi,” katanya.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini
