MediaKeadilan.com – Korea Utara menegaskan keberadaan senjata nuklir bersifat mutlak dan menepis keras tekanan internasional terkait denuklirisasi. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh aparatur negara militer senior Pyongyang saat menghadiri forum keamanan global di China.
“Status kami sebagai negara pemilik senjata nuklir, yang telah dikukuhkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sama sekali tidak dapat dibatalkan,” kata Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letnan Jenderal Kim Kang Il dalam sesi panel di Beijing Xiangshan Forum 2026 di Beijing, Kamis.
Langkah diplomatik Pyongyang ini menjadi sinyal kuat bertambahnya daya tawar politik luar negeri mereka di tengah pergeseran peta militer Asia-Pasifik. Kehadiran utusan militer tersebut sekaligus mempertegas posisi tawar Korea Utara yang kian merapat ke barisan sekutu regionalnya.
“Negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan menyimpan niat teramat bermusuhan serta fanatik terhadap negara kami wajib menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan kami yang sah dan bersifat membela diri, serta meninggalkan khayalan denuklirisasi yang tidak realistis,” tegas Kim.
Tekanan militer gabungan musuh dinilai justru memicu percepatan modernisasi amunisi strategis Korea Utara. Pyongyang mengklaim pembentukan benteng pertahanan ini menjadi satu-satunya cara menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.
“Berdasarkan prinsip menjamin keamanan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan yang tangguh, kami akan bersama teguh mempertahankan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan,” ungkap Kim.
Sikap konfrontatif blok Barat dituding menjadi faktor utama yang merusak tata kelola keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Pyongyang mendesak komunitas global demi menyaksikan dinamika konflik ini secara objektif.
“Belakangan ini fondasi perdamaian dan keamanan dunia terguncang hebat akibat keserakahan geopolitik yang brutal dan tidak terbatas serta ambisi hegemoni Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan pengikutnya. Di Semenanjung Korea, blok militer agresif yang beruntuk kemampuan nuklir terus diperluas dan diperkuat,” tambah Kim.
Latihan militer skala besar di sekitar kawasan dinilai mengancam stabilitas dan memancing respons pertahanan yang makin agresif. Strategi pertahanan baru Washington dituduh memperbesar risiko bentrokan bersenjata secara langsung.
“Secara khusus, AS telah mengadopsi strategi nuklir baru yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan serangan bersama memakai senjata nuklir taktis demi menyikapi potensi konflik kawasan berakibat negara itu mengembangkan kekuatan nuklirnya agar dapat digunakan dalam pertempuran nyata,” jelas Kim.
Kerja sama militer antara Washington, Tokyo, dan Seoul dianggap mengarah pada pembentukan struktur aliansi nuklir baru. Kondisi ini menciptakan situasi keamanan di Semenanjung Korea terus terjebak dalam eskalasi ketegangan tanpa akhir.
“Akibatnya, perubahan kerangka kerja sama militer trilateral AS-Jepang-Korsel menjadi aliansi nuklir disebut mengawali menjadi kenyataan. Semenanjung Korea pun tidak dapat keluar dari lingkaran setan konfrontasi yang dilakukan AS dan sekutunya,” ungkap Kim.
Kebijakan penguatan persenjataan nuklir disebut telah memperhitungkan berbagai potensi ancaman pertahanan di masa depan. Pengembangan kekuatan militer dipandang sebagai langkah sah demi melindungi kedaulatan nasional.
“Upaya negara-negara yang dianggap sebagai musuh demi terus meningkatkan kekuatan nuklir menyerahkan alasan yang cukup untuk republik kami demi membangun perisai nuklir yang sempurna, sekaligus semakin menegaskan keabsahan dan perlunya kebijakan penguatan kekuatan nuklir,” tambah Kim.
Kendati bersikap keras terhadap rival politiknya, Pyongyang membuka pintu kerja sama bersama negara-negara yang menghormati independensi mereka. Tatanan dunia baru yang makin adil menjadi fokus diplomasi bilateral mereka.
