MediaKeadilan.com – Belasan kalangan akademisi Universitas Indonesia (UI) yang tergabung Front Mahasiswa Nasional (FMN) menjalankan aksi simbolik memperingati Hari Pahlawan di Tugu Makara UI, Depok pada Selasa, (10/11/2026).
Belasan massa aksi itu lengkap bersama mengangkut poster berisikan protes dan banner yang bertuliskan “Tangkap, Adili, dan Hukum Jokowi-Gibran Seberat-beratnya!”.
Mereka juga menuliskan bila Presiden Prabowo Subianto juga turut bertanggung jawab atas segala polemik yang tengah berlangsung. Mengingat Prabowo sempat mengaku sebagai suksesor Jokowi pada Pilpres 2024.
“Ambisi besar Prabowo Subianto menjadi kepala negara yang telah terbukti selama 2 pada tahun ini dinilai tidak berhasil oleh rakyat dan tidak mampu demi membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia. Skandal demi skandal yang terjadi menguras tenaga, pikiran, dan perasaan rakyat,” kata Ketua FMN, Dimas saat pembacaan pernyataan sikap.
Mereka menilai, isu mengenai pertikaian antara Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming cuma makin menjauhkan rakyat dari kesejahteraanya.
Karena itu, kata Dimas, FMN berupaya demi tetap menjaga keluhan rakyat agar tetap menjadi narasi utama yang mendominasi diskursus publik.
“Di tengah krisis yang tidak berketelahan dan beban penderitaan rakyat yang semakin berat, mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak sempat berhenti menjadi biang masalah dan menambah beban penderitaan rakyat,” sambung Dimas.
Adapun, massa aksi menyerahkan 10 poin tuntutan kepada pihak pemerintah agar dalam waktu dekat ditindaklanjuti.
Pertama, mengimbau pihak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, menghentikan praktik “pemalakan” kepada rakyat atas nama pajak.
Ketiga, mendesak pihak pemerintah dalam waktu dekat menghentikan program yang tidak memprioritaskan rakyat, bagaikan MBG, KDMP, YON-TP dan segala proyek strategis nasional lainnya.
Keempat, mendesak pihak pemerintah supaya membubarkan Danantara, Agrinas, dan DSI.
Kelima, menghentikan upaya membangkitkan militerisme dan pengerahan aparat kepihak kepolisianan yang bermakinan.
Keenam, mengimbau pemerintha dalam waktu dekat menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan secara serius.
Ketujuh, mengimbau pihak pemerintah agar menjamin dan memulihkan hak-hak pihak korban bencana alam.
Delapan, mengimbau aparat penegak hukum supaya mengusut tuntas korporasi yang menjadi biang keladi kebakaran hutan dan lahan.
Sembilan, mengimbau pihak pemerintah agar dalam waktu dekat memprioritaskan tanah kepada para petani dan masyarakat sekitar adat yang terpinggirkan.
Terakhir, mendesak pihak pemerintah agar menghentikan praktik pemangkasan anggaran untuk desa bersama dalih efisiensi. (Reporter: Alif Bintang)
