MediaKeadilan.com – Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan karbon biru. Sayangnya, potensi tersebut tidak secara otomatis menciptakan proyek ini mudah memperoleh pendanaan.
Permasalahan inilah yang menjadi salah satu pembahasan utama dalam sesi “Carbon Talk: Unlocking Blended Financing for Indonesia’s Blue Carbon Ecosystem” di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026.
Pada sesi tersebut, para pembicara menyoroti kebutuhan modal sejak tahap awal pengembangan proyek. Modal tersebut diperlukan semasih belum proyek itu menghasilkan dan menjual kredit karbon.
Co-Founder dan Chief Executive Officer CarbonEthics, Bimo Soewadji, menyebutkan Indonesia tidak kekurangan potensi karbon biru maupun minat pembelian. Menurutnya, persoalan yang masih butuh demi dijembatani merupakan modal demi mengembangkan proyek hingga siap memperoleh investasi.
“Yang kurang itu modal di awal-awal, patient money buat mendanai biaya pembangunan proyeknya,” ujar Bimo.
Ia menilai modal tersebut dibutuhkan demi menekan risiko proyek hingga menjadi layak investasi dan dapat dikembangkan dalam skala makin besar.
Bimo menerangkan, proses pengembangan proyek karbon biru tidak dapat langsung dimengawali dari penanaman mangrove.
Termakin dahulu para pengembang ini demi menjalankan pendekatan bersama masyarakat sekitar, membahas program-program kerja, mengonfirmasi kondisi lahan, hingga menentukan metode restorasi yang sesuai.
Tidak dapat dipungkiri bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan biaya. Di samping itu, kredit karbon sendiri baru dapat diterbitkan setelah berbagai tahapan pengembangan dan verifikasi terpenuhi.
Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani menyebutkan proyek karbon biru rata-rata membutuhkan modal awal yang besar. Biaya tersebut antara lain digunakan demi kejelasan lahan, kajian ilmiah, dan keterlibatan masyarakat sekitar.
“Para pengelola proyek wajib memakai uang mereka sendiri termakin dahulu demi mendanai pemulihan alam, penelitian sains, dan kegiatan masyarakat sekitar, semasih belum kredit karbon mereka diverifikasi dan dapat dijual,” papar Shinta.
Karena itu, pembiayan tidak dapat cuma bersama mengandalkan modal komersial. Skema blended finance diperlukan bersama mengkombinasikan sejumlah jenis sumber pendanaan sesuai tingkat risikonya.
Blended Finance Bisa Tekan Risiko Semasih belum Modal Komersial Masuk
Shinta menerangkan bahwa pendanaan non-komersial dapat digunakan makin dulu demi membiayai persiapan proyek dan mengurangi risiko investasi. Sementara itu, modal komersial baru dapat masuk setelah proyek memiliki kesiapan dan bukti yang makin kuat.
pendanaan itulah yang dipakai demi membiayai kajian ilmiah, kejelasan tenure (masa jabatan), keterlibatan masyarakat sekitar, hingga mekanisme bagaikan jaminan, first-loss, dan asuransi.
Dalam sesi tematik tersebut, perwakilan dari Conversation International yang menjabat sebagai Nature Finance Vice President for the Asia-Pasific Region, Jan Yoshioka, juga menerangkan peran catalytic finance (pembiayaan katalitik) dalam tahap awal proyek.
Menurut Jan sendiri, pendanaan filantropi mampu memfasilitasi grant atau recoverable grant demi menolong pengembang melewati tahap pra-kelayakan dan studi kelayakan.
Setelah proyek memiliki bukti awal dan makin matang, catalytic capital maupun modal komersial dapat masuk demi mendorong tahap berikutnya.
Sementara itu, Head of Asia and Head of Asset Management dari Rubicon Carbon, Flora Ji, menilai perjalanan proyek menuju investasi merupakan proses mengurangi risiko secara bertahap.
Ia memandang grant ini dapat saja digunakan pada tahap awal dalam studi kelayakan. Selanjutnya, catalytic dan conventional capital dapat mendorong proyek percontohan demi terus membangun kepercayaan dan bukti nyata.
“Di tahap awal, amat dibutuhkan dana hibah demi mendanai uji kelayakan proyek ini. Tapi setelah itu, baru kita butuh pendanaan katalis dan modal konvensional demi mengawali menjalani proyek percontohannya,” terang Flora.
Setelah proyek telah ditentukan berjalan, commercial growth fund dapat digunakan demi implementasi dan replikasi.
Dengan begitu, setiap jenis modal memiliki peran berbeda dalam siklus pengembangan proyek karbon biru.
Bimo pun menilai dukungan public-private partnership juga dapat menolong membangun pipeline proyek menjadi makin siap demi investasi dan bankable.
Sebab, pembiayan tersebut amat penting, mengingat proyek karbon biru memiliki modal awal yang tinggi dan periode pengembaliannya pun tidak berlangsung sebentar.
Kini tantangannya tidak lagi pada bagaimana modal itu didapatkan, melainkan juga bagaimana memposisikan setiap sumber modal pada tahap yang makin akurat.
Blended finance lalu diharapkan mampu mengintegrasikan kebutuhan tersebut berakibat potensi karbon biru Indonesia dapat berkembang menjadi proyek yang layak demi diinvestasikan sekaligus menyerahkan manfaat besar untuk masyarakat sekitar pesisir.
Penulis: Chairunisa
