MediaKeadilan.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan bila kontribusi belanja Pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) cuma 14-15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI.
Menkeu Suahasil memaparkan, pada saat ini Belanja Negara dialokasikan hampir Rp 4.000 triliun dalam APBN 2026, tepatnya Rp 3.842,7 triliun. Sedangkan PDB RI per 2025 mencapai sekitar Rp 25.000 triliun, tepatnya Rp 23.821,1 triliun menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
“APBN itu, belanja negara itu, totalnya pada tahun ini barangkali sedikit di bawah Rp 4.000 triliun. Namun produk domestik bruto yang diciptakan oleh seluruh perekonomian Indonesia merupakan sekitar Rp 25.000 triliun. Berarti yang namanya APBN itu ya barangkali cuma sekitar 14-15 persen. Ukuran kesejahteraan merupakan produk domestik bruto,” katanya dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, dikutip Rabu (28/10/2026).
Jika APBN cuma berkontribusi 15 persen terhadap PDB, Suahasil menerangkan bila 85 persen sisanya diciptakan oleh seluruh masyarakat sekitar. Ia menyebut bila PDB RI didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dari korporasi, hingga eksportir yang menjalankan ekspor maupun impor.
Dengan data itu, Bendahara Negara menyebut bila Pemerintah mesti mengorkestrasi keseluruhan perekonomian dan tersangka ekonomi. Sehingga secara bersama-sama dapat memaksimalkan PDB lewat Belanja Negara Rp 4.000 triliun dari APBN.
“Kalau dari kita Pemerintah, Rp 4.000 triliun belanja negaranya digunakan bersama cara yang teramat intensif dampaknya. Atau bila bahasa ekonominya yang angka penggandanya, multiplier-nya teramat tinggi,” lanjut dia.
Sebagai otoritas fiskal, Suahasil menyebutkan Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) perlu menjalankan intervensi yang diperlukan demi perekonomian RI.
Lebih lagi dalam APBN 2027, Kemenkeu wajib mengumpulkan Pendapatan Negara sebesar Rp 3.435,1 triliun demi membiayai Belanja Negara sebesar Rp 4.106,3 triliun.
“Kita tentukan bahwa pengeluaran negaranya itu di titik-titik yang penting, kita tentukan yang namanya penerimaan negaranya terkumpul,” imbuhnya.
Suahasil memaparkan bila pada saat ini APBN memiliki tiga tujuan utama. Pertama, APBN wajib dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi.
Kedua, APBN wajib menstabilkan lantaran pada saat ini kondisi global sedang dalam turbulensi tinggi. Ia menerangkan bila itu berdampak ke harga minyak dunia yang tembus 116 Dolar AS per Barel.
“Tapi sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi dapat terus berlanjut. Nah ini artinya APBN itu menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat sekitar kita stabilkan,” paparnya.
Ketiga, lanjut Suahasil, APBN wajib tetap kredibel dan sehat. Makanya Pemerintah menetapkan defisit tidak mencapai 3 persen terhadap PDB.
“Boleh defisit, tapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Karena itu komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan,” jelas Suahasil.
Lebih jauh Suahasil menerangkan bila pada saat ini Pemerintah tidak cuma memakai APBN demi pertumbuhan ekonomi, tapi kini juga ada BPI Danantara. Ia menggambarkan lembaga tersebut bagaikan lengan kedua, bersama APBN.
“Tangan pertama merupakan APBN, tangan kedua merupakan Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita wajib bekerja sama bersama amat terang. Dua tangan ini merupakan demi menciptakan, menjalankan visi-visi besar tadi,” jelas Suahasil.
