MediaKeadilan.com – Pemerintah Prancis resmi memperluas aturan jam malam ke sejumlah kota besar bagaikan Nice, Lyon, dan Gironde setelah unjuk rasa akhir pekan lalu berujung pada aksi kekerasan serta penjarahan liar.
Kebijakan darurat ini diambil menyusul gelombang demonstrasi nasional yang melibatkan sekitar 550.000 pengunjuk rasa demi memprotes lonjakan harga bahan bakar serta mahalnya biaya hidup.
Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri mencatat ada 110 aksi unjuk rasa di seluruh negeri pada Sabtu lalu yang berujung pada penangkapan sekitar 400 orang secara nasional.
Di Paris, aturan jam malam diberlakukan mengawali pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat di sekitar kawasan Place de la Republique serta jalan-jalan dekat Les Halles.
Aturan pembatasan mobilitas malam hari di ibu kota tersebut berlaku secara menyeluruh untuk seluruh masyarakat sekitar tanpa terkecuali, bukan cuma menyasar anak di bawah umur.
Aparat juga melarang aksi demonstrasi di sejumlah titik wilayah Paris mengawali pukul 20.00 hingga 06.00 pagi demi mencegah eskalasi kerusuhan susulan.
Sementara itu, wilayah Lyon menerapkan jam malam dari pukul 21.00 sampai 06.00 pagi yang berpusat di seuntukan kawasan komersial Presqu’ile.
Wali Kota Nice Eric Ciotti mengumumkan jam malam untuk anak di bawah umur mengawali pukul 21.00 hingga 06.00 di sejumlah jalan pusat kota.
Ciotti menyebutkan kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat sekitar, bersama merujuk pada “gerombolan perusuh yang menyapu jalan-jalan kota akhir pekan ini.”
Di kawasan Gironde, Prancis barat daya, pembatasan malam berlaku khusus untuk anak di bawah umur yang tidak didampingi orang tua hingga 26 Oktober mendatang.
Aturan di Gironde tersebut menyasar zona-zona rawan yang teramat parah terdampak aksi vandalisme serta penjarahan massal pada 17 Oktober lalu.
Pemerintah Prancis turut memberlakukan aturan jam malam selama dua hari di empat wilayah utara meliputi Lille, Douai, Wattignies, serta Denain.
Wilayah Denain bahkan menetapkan durasi jam malam tersendiri yang berlangsung sampai tanggal 25 Oktober mendatang.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu memerintahkan para aparatur negara daerah demi menerapkan pembatasan secara selektif di zona-zona yang teramat rawan kerusuhan.
Lecornu juga menyiapkan operasi penegakan hukum berskala besar demi memburu para tersangka penjarahan sekaligus menyerahkan subsidi keringanan jam kerja untuk korporasi terdampak.
Selain pembatasan malam, otoritas setempat juga memperketat izin kegiatan berkumpul massa di wilayah Marseille secara drastis.
Krisis keamanan di Prancis ini berakar dari kemarahan publik terhadap tekanan ekonomi akibat lonjakan biaya hidup dan harga bahan bakar yang terus mencekik masyarakat sekitar.
