MediaKeadilan.com – Ribuan buruh pabrik tekstil di Bangladesh nekat menghentikan operasional pabrik dan turun ke jalan demi menuntut kenaikan upah minimum nasional. Keputusan drastis ini diambil setelah lonjakan inflasi yang mencekik menciptakan penghasilan bulanan mereka tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pokok harian.
Kondisi dapur yang makin dingin memaksa para pekerja mengambil risiko bentrok bersama aparat keamanan di kawasan industri utama. Realitas pahit ini memicu keputusasaan mendalam di kalangan buruh yang sehari-hari memproduksi pakaian demi pasar dunia.
“Kami cuma sanggup makan sekali sehari. Pagi ini kami cuma makan beras sangrai dan camilan. Tidak ada makan siang. Kami menahan lapar sambil menginginkan dapat makan malam ini. Kemarin juga begitu. Beginilah cara kami bertahan hidup kini,” kata Laili Begum, dikutip dari Al Jazeera.
“Anak priaku amat kurus sampai tulang rusuknya kelihatan. Apa lagi yang dapat aku lakukan?” kata Begum.
“Pemerintah cuma dapat janji. Mereka masih belum memberi tahu kami kapan upah akan naik dan berapa besarnya,” kata Begum.
Penghasilan bulanan yang berada di kisaran 12.500 taka atau setara 102 dolar AS dinilai amat jauh dari kata layak. Beban hidup bertambah berat lantaran harga barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi tanpa ada penyesuaian gaji secara berkala.
Banyak pekerja terpaksa menanggung utang yang menumpuk cuma demi menyambung hidup keluarga mereka. Situasi finansial yang terus memburuk ini memicu kemarahan publik hingga berujung pada aksi protes massal.
“Sulit sekali menafkahi keluarga bersama penghasilan sebesar ini. Harga-harga terus naik, dan kami wajib berutang cuma demi bertahan hidup,” kata Rasel Khan.
“Upah wajib naik, tapi harga makanan juga wajib turun,” kata Begum.
Gelombang aksi demonstrasi menyebabkan operasional ratusan pabrik pakaian manufaktur lumpuh total selama sejumlah hari. Pihak kepihak kepolisianan bahkan wajib menembakkan gas air mata dan granat kejut demi membubarkan kerumunan massa yang memblokir jalan raya.
Menanggapi situasi yang makin memanas, pihak pemerintah setempat langsung membentuk tim khusus demi mengkaji penyesuaian tarif gaji minimum. Langkah cepat ini diambil guna meredam bentrokan yang makin meluas di berbagai wilayah industri.
Asosiasi pengusaha menekankan pentingnya peran merek-merek fashion internasional dalam menentukan standar harga beli pakaian yang adil. Tanpa dukungan penyesuaian harga dari pembeli luar negeri, kenaikan gaji buruh berisiko memberatkan operasional pabrik lokal.
Pakar hukum internasional juga menyoroti sikap korporasi ritel Barat yang dinilai mengambil keuntungan teramat besar dari industri ini. Skema pembelian yang ekstraktif dianggap menjadi akar masalah rendahnya kesejahteraan para pekerja di tingkat bawah.
“Pekerja berhak memperoleh upah yang mendukung standar hidup layak. Namun, tanpa harga beli yang adil dari merek internasional, kenaikan upah yang signifikan dapat menekan pabrik dan mengancam lapangan kerja,” kata Sheikh Hossain Muhammad Mustafiz.
“Pertumbuhan upah yang berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh produsen saja. Merek internasional wajib berkontribusi melalui penetapan harga yang adil dan praktik pembelian yang bertanggung jawab demi melindungi penghidupan pekerja dan keberlanjutan jangka panjang industri ini,” kata Mustafiz.
