MediaKeadilan.com – Situasi di sejumlah kota di Prancis berangsur kondusif setelah pihak pemerintah memberlakukan jam malam menyusul kerusuhan dan penjarahan pada akhir pekan lalu.
Namun, ketenangan tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama setelah kelompok kalangan akademisi dan demonstran rompi kuning menyerukan aksi unjuk rasa baru pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Pemerintah Prancis kini berupaya memulihkan kepercayaan publik sekaligus mengevaluasi kelemahan pengamanan yang menciptakan pusat kota bagaikan Paris, Marseille, dan Lyon rentan terhadap aksi perusakan serta penjarahan setelah demonstrasi.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyebut kebijakan jam malam terbatas menolong meredakan situasi.
Dalam unggahan di media sosial X, ia menyebutkan, “Jam malam yang ditargetkan telah berkontribusi pada ketenangan tadi malam.”
Lecornu juga membuka kebarangkalian memperpanjang kebijakan tersebut di wilayah yang membutuhkan pengamanan tambahan.
Kerusuhan terbaru terjadi di tengah gelombang protes yang awalnya dipicu aksi mogok dan demonstrasi pelajar sekolah menengah.
Mereka mempersoalkan penurunan kualitas pendidikan serta kondisi fasilitas sekolah yang semakin memprihatinkan.
Aksi tersebut lalu berkembang menjadi luapan kemarahan yang makin luas.
Kenaikan harga kebutuhan hidup dan anggapan bahwa kebutuhan masyarakat sekitar di bidang kesehatan, perumahan, serta kesejahteraan masih belum terpenuhi turut memperbesar tekanan terhadap pihak pemerintah.
Situasi ini juga memperkeruh iklim politik menjelang pemilihan kepala negara Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei 2027.
Kandidat dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri disebut berada di posisi terdepan dalam persaingan politik tersebut.
Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin menyebutkan, sesejumlah 123 orang yang ditahan dalam kerusuhan akhir pekan lalu masih berada dalam tahanan sambil menunggu proses persidangan.
Meski situasi mengawali terkendali, pihak pemerintah kembali menyikapi ancaman demonstrasi pada akhir pekan ini.
Serikat kalangan akademisi utama Prancis, UNEF, menegaskan akan melanjutkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron dan pihak pemerintahannya.
“Kami terus melanjutkan perjuangan,” demikian pesan UNEF dalam selebaran yang diunggah ke media sosial bagaikan dikutip dari Reuters.
