Rakyat Diminta Puasa, Raffi Ahmad Disuruh Berpesta

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Di saat pihak pemerintah terus menggaungkan instruksi pengetatan ikat pinggang dan efisiensi anggaran negara, kabar mencengangkan justru datang dari ruang belanja keaparatur negara kementerianan.

Temuan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap alokasi dana hampir Rp15 miliar dari kas negara yang dialirkan demi menyewa jasa pemengaruh (influencer) dari korporasi milik selebritas kenamaan, Raffi Ahmad.

Berdasarkan penelusuran ICW pada data pengadaan pihak pemerintah (INAPROC LKPP), sedikitnya ada delapan paket pekerjaan bernilai total Rp14,69 miliar yang digelontorkan dua keaparatur negara kementerianan.

Pertama merupakan Keaparatur negara kementerianan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Yang kedua yakni Keaparatur negara kementerianan Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia, unit usaha yang terafiliasi erat bersama Raffi Ahmad.

Tarif Fantastis Unggahan Media Sosial

Angka-angka yang tertera dalam rincian belanja tersebut sontak memantik kritik publik.

Untuk sekadar penayangan video promosi di Instagram Story pada akun pribadinya, anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp575,6 juta.

Sementara itu, demi menghadirkan sang pesohor dalam sebuah agenda keaparatur negara kementerianan (event attendance), kas negara wajib merogoh kocek hingga Rp2,52 miliar.

Pemanfaatan figur publik demi mendiseminasikan program pihak pemerintah sejatinya bukan hal baru dalam strategi komunikasi publik.

Namun, nominal yang terlampau fantastis ini mengundang tanda tanya besar: apakah dampak dan manfaat nyata untuk publik sebanding bersama uang rakyat yang dihabiskan?

Kontras Tajam bersama Nasib Rakyat

Ironi kian terasa menyengat apabila belanja promosi ini disandingkan bersama realitas di daerah.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) justru dibayangi ancaman pemutusan kerja bersama alasan klasik: efisiensi anggaran belanja daerah.

Kontras ini melahirkan ketimpangan yang telanjang. Ketika ribuan abdi masyarakat sekitar di pelosok negeri terancam kehilangan nafkah demi alasan “penghematan”, ratusan juta hingga miliaran rupiah justru meluncur mulus demi durasi sejumlah detik unggahan media sosial milik seorang figur publik papan atas.

Sorotan Konflik Kepentingan

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article