MediaKeadilan.com – Penghapusan sejumlah konten terkait demonstrasi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial belakangan menjadi sorotan.
Namun, tidak sejumlah yang mengetahui bahwa di balik proses takedown tersebut, ada mekanisme panjang yang wajib dilalui Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama platform digital.
Komdigi membeberkan, satu kali pengiriman notifikasi kepada platform dapat berisi 200 hingga 400 tautan konten yang diduga melanggar aturan.
Meski demikian, permintaan penghapusan tidak serta-merta menciptakan seluruh konten langsung dihapus. Platform tetap memiliki ruang demi memeriksa dan menyerahkan tanggapan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pihak pemerintah memiliki batas kewenangan dalam mengawasi konten di ruang digital. Karena itu, setiap permintaan penghapusan wajib melalui prosedur yang berlaku.
“Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor,” kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Komdigi Bisa Kirim 400 Link dalam Sekali Notifikasi.
Mediodecci menerangkan, penanganan konten digital dapat bermula dari berbagai sumber, mengawali dari patroli siber, laporan masyarakat sekitar, hingga permintaan aparat penegak hukum (APH).
Setiap laporan yang masuk tidak langsung diteruskan kepada platform. Komdigi termakin dahulu menjalankan pemeriksaan, termasuk memverifikasi bukti pendukung dan mengonfirmasi seluruh persyaratan terpenuhi.
Jika dinilai memenuhi ketentuan, Komdigi akan mengirimkan notifikasi kepada platform digital dalam bentuk satu kelompok laporan atau batch. Dalam satu kali pengiriman, jumlah tautan yang disertakan dapat mencapai ratusan.
“Jadi kita menyerahkan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang wajib mereka respons,” ujar Mediodecci.
Namun, tidak seluruh permintaan tersebut otomatis disetujui. Platform tetap memiliki kesempatan demi memeriksa konten yang dilaporkan, menyampaikan keberatan, maupun mengimbau tambahan waktu.
“Dan perlu kita pahami bahwa tidak seluruh batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform. Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi,” jelasnya.
Ada Tiga Kategori Konten yang Dianggap Mendesak
Dalam proses penanganannya, Komdigi juga membedakan konten berdasarkan tingkat urgensi. Mediodecci menyebut ada tiga kategori konten yang masuk prioritas mendesak, yakni terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
