MediaKeadilan.com – Perlindungan hak cipta merupakan hal penting. Jurnalis bekerja mengumpulkan informasi, memverifikasi fakta, dan menghasilkan berita yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Proses ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Karena itu, karya jurnalistik wajib memperoleh perlindungan sekaligus mampu menyerahkan nilai ekonomi untuk pihak yang memproduksinya. Tapi, ada satu persoalan penting. Pasal ini tak boleh luput dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta: bagaimana mengonfirmasi perlindungan hak cipta tidak malah memantik persoalan baru untuk industri media dan ekonomi digital?
Pertanyaan ini penting. Pasalnya, cara masyarakat sekitar mengakses berita telah berubah. Pembaca tidak lagi senantiasa mengunjungi situs media secara langsung. Banyak di antara mereka menemukan berita melalui mesin pencari, media sosial, dan berbagai layanan digital lainnya. Bagi media lokal, kanal-kanal distribusi tersebut menolong berita menjangkau audiens yang makin luas, sekaligus membuka peluang demi menarik pembaca dan memperoleh pendapatan iklan.
Karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan konten jurnalistik dan mekanisme kompensasinya tidak dapat cuma dilihat dari sudut pandang pembayaran kepada korporasi media. Ada sejumlah faktor lain yang juga perlu diperhitungkan. Apa yang terjadi apabila perubahan aturan justru menciptakan platform mengurangi distribusi berita? Bagaimana apabila mekanisme kompensasi makin mudah diakses oleh korporasi media besar dibandingkan penerbit atau korporasi media berskala kecil?
Pengalaman Kanada memperlihatkan bahwa risiko tersebut tidak dapat diabaikan. Pada 2023, setelah pihak pemerintah memberlakukan Online News Act, Meta memblokir konten dan tautan berita di Facebook dan Instagram untuk pengguna di Kanada. Undang-undang tersebut bertujuan membangun skema kompensasi untuk organisasi berita. Namun, keputusan Meta justru menciptakan penerbit kehilangan salah satu kanal demi menjangkau pembacanya.
Hal ini bukan berarti Indonesia tentu akan merasakan situasi yang sama. Namun, ada pelajaran penting yang dapat dipetik. Perlindungan hukum terhadap karya kreatif tidak serta-merta menjamin bahwa masyarakat sekitar akan tetap mudah menemukan berita. Jika platform memutuskan demi berhenti mendistribusikan berita, korporasi media, terutama yang bergantung pada media sosial, tetap wajib menanggung konsekuensinya.
Dua pengalaman tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Tujuannya bukan demi menghindari kewajiban kompensasi, melainkan mengonfirmasi bahwa mekanisme yang dipilih benar-benar mendukung keberlangsungan industri media. Regulasi jangan sampai terlihat menguntungkan penerbit di atas kertas, namun dalam praktiknya justru mempersulit distribusi berita atau semakin memperlebar kesenjangan antara media besar dan media kecil.
Persoalan ini semakin kompleks seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini dapat menolong ruang redaksi mengolah data, menciptakan transkrip, dan mempercepat sejumlah pekerjaan jurnalistik. Namun, penggunaan karya jurnalistik demi melatih maupun mengoperasikan sistem AI juga memunculkan pertanyaan mengenai perizinan, pencantuman atribusi, dan kompensasi.
Pemegang hak cipta berhak mempertanyakan bagaimana karya mereka digunakan dan apakah penggunaan tersebut mengurangi nilai ekonominya. Di sisi lain, regulasi perlu membedakan antara penggandaan artikel secara utuh, pengutipan terbatas, pencantuman tautan berita, dan penggunaan konten demi mengembangkan sistem AI. Masing-masing bentuk penggunaan tersebut memiliki tujuan dan dampak yang berbeda.
Jika seluruh aktivitas itu diatur bersama ketentuan yang seragam, tersangka industri berpotensi menyikapi ketidaktentuan mengenai apa yang boleh dilakukan dan kewajiban apa yang wajib dipenuhi. Dalam jangka panjang, ketidaktentuan semacam ini dapat menghambat perkembangan layanan digital. Risiko tersebut perlu diperhitungkan tanpa mengabaikan hak pencipta atas karya mereka.
Bagi media lokal, persoalan ini bukan sekadar perdebatan antara korporasi teknologi dan penerbit berita. Media lokal wajib membiayai peliputan, membayar pekerja, dan menjaga keberlangsungan ruang redaksi, kerap kali bersama sumber daya yang terbatas. Mereka juga tidak senantiasa memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan bersama korporasi teknologi besar.
Karena itu, mekanisme kompensasi wajib dirancang sesederhana dan setransparan barangkali. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus merupakan risiko pemusatan pengelolaan kompensasi melalui lembaga manajemen kolektif. Ada sejumlah persoalan yang perlu dicermati, mengawali dari prosedur administrasi yang rumit, biaya pengelolaan, keterlambatan pembayaran, hingga risiko berkurangnya jangkauan konten apabila distribusi digital terganggu.
Negosiasi antara penerbit dan platform tentu dapat menjadi untukan dari solusi. Namun, negosiasi saja tidak cukup ketika kedua pihak memiliki posisi tawar yang amat timpang. Pemerintah tetap wajib mengonfirmasi adanya perlindungan minimum, transparansi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh korporasi media dari berbagai skala.
Pada akhirnya, pembahasan RUU Hak Cipta wajib didasarkan pada pemahaman yang realistis terhadap kondisi industri media. Melindungi karya jurnalistik merupakan hal penting. Namun, kesuksesan sebuah kebijakan tidak dapat cuma diukur dari besarnya kompensasi yang dibayarkan atau sejumlahnya kesepakatan yang sukses dicapai. Dampaknya terhadap distribusi berita, keberlanjutan media lokal, dan peluang inovasi digital juga wajib diperhitungkan.
Organisasi media membutuhkan pengakuan dan kompensasi yang adil atas karya jurnalistiknya. Platform membutuhkan ketentuan hukum demi mengembangkan layanan mereka. Sementara itu, masyarakat sekitar membutuhkan akses terhadap informasi berkualitas. Ketiga kepentingan tersebut tidak wajib saling mengorbankan.
RUU Hak Cipta sewajibnya menjadi momentum demi membangun hubungan yang makin adil antara pencipta, penerbit, dan platform digital. Perlindungan hak cipta wajib terus diperkuat. Namun, implementasinya tidak boleh mempersempit peluang pertumbuhan industri media dan teknologi yang menjadi untukan penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia.
