Seberapa Besar Sebenarnya Peran Wakil Presiden terhadap Ekonomi?

admin
By admin
5 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian publik. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar sebenarnya peran seorang Wakil Presiden dalam menentukan arah perekonomian Indonesia. Apakah Wakil Presiden memiliki kewenangan demi menciptakan kebijakan ekonomi sendiri? Atau justru perannya makin sejumlah menolong Presiden dalam menjalankan program pihak pemerintahan?

Semasih belum membahas kewenangan tersebut, menarik demi menyaksikan kembali sejumlah janji dan program ekonomi yang sempat disampaikan Gibran semasih belum menjabat sebagai Wakil Presiden.

Janji Ekonomi Gibran Semasih belum Menjadi Wakil Presiden

Saat masa kampanye Pilpres 2024, Gibran bersama pasangannya, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah program ekonomi. Dalam catatan MediaKeadilan.com, setidaknya terdapat empat janji dan program yang berkaitan bersama sektor ekonomi.

Tugas dan Fungsi Wakil Presiden

Dalam sistem pihak pemerintahan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pihak pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara itu, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Mengutip situs resmi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres.go.id, terdapat lima tugas utama Wakil Presiden, yakni:

  1. Membantu Presiden dalam menjalankan pihak pemerintahan dan mengambil keputusan penting.
  2. Menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap atau sementara, sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
  3. Menjalankan tugas tertentu yang diberikan Presiden, bagaikan memimpin rapat atau pertemuan pihak pemerintahan.
  4. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pihak pemerintah, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Menjadi penghubung bersama lembaga negara lain, bagaikan DPR, MPR, dan lembaga yudikatif.

Selain tugas tersebut, Wakil Presiden juga memiliki empat fungsi utama.

Pertama, sebagai pendamping Presiden dalam menjalankan roda pihak pemerintahan. Kedua, sebagai pengambil kebijakan strategis, terutama apabila mendapat mandat khusus dari Presiden.

Ketiga, menjadi penengah dalam pihak pemerintahan demi menolong menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Keempat, sebagai simbol stabilitas politik lantaran posisinya menjamin kelangsungan pihak pemerintahan ketika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.

Adapun kewenangan Wakil Presiden meliputi menolong Presiden menjalankan pihak pemerintahan, menggantikan Presiden apabila berhalangan, melaksanakan tugas yang diberikan Presiden, menolong koordinasi lembaga pihak pemerintah, serta menghadiri dan mewakili Presiden dalam acara resmi.

Seberapa Besar Peran Wakil Presiden terhadap Perekonomian

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peran Wakil Presiden dalam perekonomian relatif kecil dan terbatas.

Menurutnya, dalam sistem kepala negarasial, kebijakan yang berkaitan bersama perekonomian pada dasarnya dikendalikan dan diputuskan oleh Presiden. Sementara itu, Wakil Presiden bertugas menolong menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden.

“Wakil kepala negara juga tidak dapat menetapkan kebijakan ekonomi secara mandiri. Peraturan kepala negara, keputusan kepala negara, dan pengajuan anggaran merupakan kewenangan Presiden, sementara itu pelaksanaan teknis berada di tangan keaparatur negara kementerianan. Wakil kepala negara dapat menjalankan fungsi kebijakan apabila menyambut baik penugasan atau pendelegasian dari Presiden, misalnya bersama memimpin tim atau badan tertentu yang dibentuk melalui peraturan kepala negara,” ujarnya kepada MediaKeadilan.com.

Yusuf Rendy mengimbuhkan, peran Wakil Presiden dalam implementasi kebijakan pihak pemerintah juga relatif terbatas. Tugasnya makin sejumlah berkaitan bersama koordinasi dan pengawasan program prioritas yang melibatkan lintas keaparatur negara kementerianan.

Meski demikian, Wakil Presiden tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian melalui diplomasi dan komunikasi bersama berbagai pihak.

“Wakil kepala negara juga dapat menjalankan diplomasi ekonomi bersama mewakili Presiden dalam forum internasional, bertemu investor, dan menjembatani komunikasi pihak pemerintah bersama dunia usaha serta kelompok masyarakat sekitar. Namun, kekuatan ekonomi suatu negara pada akhirnya makin ditentukan oleh soliditas tim ekonomi, kredibilitas Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan Bank Indonesia, serta konsistensi kebijakan daripada oleh satu figur di posisi wakil kepala negara,” ucapnya.

Dengan penjelasan tersebut, sebenarnya Wakil Presiden tidak dapat mengendalikan program pihak pemerintah, maupun menciptakan kebijakan baru terkait ekonomi. Karena, tugas dan fungsinya cuma sebagai pembantu dan pengawas saja.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article