Sebut Tak Ada Pihak yang Bisa Ajukan PK, Yusril Tegaskan Putusan MA Terkait Gibran Sudah Final

admin
By admin
3 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum tetap alias final.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi upaya hukum yang akan ditemuh Gibran dalam membuktikan kebasahan ijazah setara SMA lewat PTUN. Menurutnya apabila hal itu dilakukan tidak ada gunannya.

Yusril mengonfirmasi telah tidak ada lagi celah hukum demi mengubah putusan tersebut.

“Memang ini telah tidak dapat diapa-apakan lagi lantaran putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga telah final oleh lantaran tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan itu,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril memaparkan, putusan ini berakar dari sengketa tata usaha negara (TUN) yang dilayangkan oleh H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Keaparatur negara kementerianan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)—kini Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan. Dalam putusan tersebut, MA resmi membatalkan surat keterangan dari keaparatur negara kementerianan yang semasih belumnya digunakan demi penyetaraan jenjang pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Tak cuma membatalkan, MA turut memerintahkan Kemendikdasmen demi dalam waktu dekat mencabut surat keterangan kontroversial tersebut.

Dibatalkan Surut Sejak Agustus 2019

Pakar hukum tata negara itu mengimbuhkan, putusan MA ini berlaku secara surut (ex tunc), terhitung mundur sejak dokumen tersebut pertama kali diterbitkan.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, bila saya tidak salah,” ujarnya.

Kendati gugatan tersebut diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan, MA berpandangan tetap memiliki kewenangan demi mengadili perkara ini. Majelis hakim menilai isu ini bukan sekadar urusan persaingan antar-kontestan dalam pemilihan kepala negara, melainkan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Posisi Gibran dan Gugatan di PTUN

Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum demi mengajukan upaya hukum banding atas putusan kasasi tersebut. Pasalnya, tergugat utama di MA merupakan Dirjen Dikdasmen, sementara Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi.

Pihak keaparatur negara kementerianan sendiri disinyalir bakal langsung mematuhi putusan MA.

“Nampaknya Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan dalam waktu dekat mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.

Yusril menggarisbawahi, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat tersebut, maka objek sengketa yang pada saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)—di mana Gibran berstatus sebagai pihak tergugat intervensi—secara otomatis gugur atau tidak ada lagi.

Terkait langkah ke depan pasca-putusan MK dan MA ini, Menko Yusril menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya dikembalikan kepada Gibran secara pribadi. (Antara)

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article