MediaKeadilan.com – Pemerintah Singapura resmi mengajukan revisi undang-undang demi menaikkan sanksi denda pencemaran kabut asap lintas batas hingga 20 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 236 miliar. Langkah tegas ini diambil melalui pengajuan RUU Amendemen Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas di parlemen demi memperketat pengawasan serta menindak tegas korporasi pencemar lingkungan.
Langkah percepatan penetapan aturan baru ini memanfaatkan sertifikat kedaruratan yang ditandatangani langsung oleh Presiden Singapura. Prosedur khusus tersebut mebarangkalikan seluruh proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang diberakhirkan cuma dalam satu kali sidang parlemen.
Pengetatan regulasi ini dipicu oleh insiden kabut asap buruk yang melanda Singapura selama hampir dua bulan sejak awal September. Lonjakan pencemaran udara tersebut mencatat rekor kualitas udara tidak sehat selama puluhan hari dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Melalui revisi aturan ini, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura memperoleh wewenang tambahan demi menyelidiki jaringan bisnis korporasi pembakar lahan secara makin dalam. Otoritas kini dapat bertindak makin cepat semasih belum kabut asap tebal terlanjur masuk dan mencemari wilayah Singapura.
Singapura memadukan sanksi pidana dan pembatasan komersial demi menekan para tersangka pembakaran hutan secara efektif. Skema ini dirancang agar korporasi terduga tidak dapat bersembunyi di balik kompleksitas struktur korporasi internasional.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas di luar negeri memerlukan pendekatan khusus yang tetap menghormati hukum internasional.
“Kita memerlukan kewenangan yang efektif demi melindungi masyarakat sekitar Singapura dan menuntut pertanggungjawaban entitas yang melanggar, sambil tetap menghormati kedaulatan negara lain, menjunjung tinggi hukum internasional, dan menghindari jangkauan ekstrateritorial yang bermakinan,” ujar Grace Fu, dikutip dari CNA.
Pemerintah Singapura meyakini bahwa kondisi hukum yang ada semasih belumnya telah tidak lagi memadai demi menangani krisis lingkungan secara optimal. Kebutuhan akan data yang terverifikasi menjadi kunci utama dalam menjerat para tersangka pencemaran udara.
“Situasi pada saat ini telah tidak dapat dipertahankan,” tambah Grace Fu saat meyakinkan anggota parlemen terkait urgensi pengesahan RUU tersebut.
Sebagai langkah awal semasih belum revisi ini diajukan, otoritas lingkungan Singapura telah melayangkan surat peringatan resmi kepada puluhan korporasi di Indonesia dan Singapura. Langkah tersebut mewajibkan korporasi terkait demi dalam waktu dekat memadamkan api dan membocorkan data kepemilikan lahan mereka.
Regulasi baru ini menyerahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan demi mewajibkan korporasi terduga menunjuk tim penilai independen dari sektor swasta. Seluruh biaya penunjukan ahli dan proses investigasi lapangan wajib ditanggung sepenuhnya oleh korporasi yang bersangkutan.
Hasil laporan dari tim penilai independen tersebut akan menyerahkan bukti-bukti faktual kepada pihak pemerintah sebagai dasar pengambilan tindakan hukum berikutnya. Namun, proses ini difokuskan murni demi mengumpulkan fakta di lapangan tanpa langsung menjustifikasi kesalahan entitas tersebut.
“Untuk memperjelas, arahan demi menunjuk penilai tidak senantiasa berarti bahwa entitas tersebut telah menjalankan atau dicurigai menjalankan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan demi mengumpulkan fakta-fakta yang relevan,” kata Grace Fu.
Pemerintah Singapura mengonfirmasi bahwa penentuan sanksi hukum dan vonis bersalah tetap berada penuh di tangan majelis hakim Pengadilan Singapura. Badan lingkungan hidup cuma berperan sebagai pengumpul fakta dan pelaksana penegakan aturan administratif.
Hukuman maksimal harian untuk tersangka pencemaran udara juga ditingkatkan secara drastis dari aturan lama yang ditetapkan pada dekade lalu. Skema sanksi baru ini disesuaikan bersama skala finansial korporasi besar agar menyerahkan efek jera yang nyata.
