MediaKeadilan.com – Anggota Komite II DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad menyerahkan kritik keras terhadap pembengkakan struktur eksekutif di lingkaran pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mempertanyakan urgensi pembentukan jabatan berlapi bagaikan wakil aparatur negara kementerian koordinator hingga membengkaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dinilai bertolak belakang bersama janji efisiensi birokrasi dan anggaran.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat aparatur negara negara. Namun, pertanyaannya merupakan apakah seluruh jabatan ini memang sedemikian diperlukan untuk peningkatan kinerja pihak pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” kata Gus Hilmy sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Secara khusus, Gus Hilmy menyoroti posisi wakil aparatur negara kementerian koordinator sebagai kejanggalan struktural.
Menurut dia, lembaga koordinatif tidak sewajibkanya memiliki wakil dikarenakan berisiko memperpanjang rantai birokrasi.
“Jabatan menko itu kan makin bersifat koordinatif, masa juga wajib punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang sewajibnya dipangkas,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik pelembagaan Wantimpres yang dinilai terlalu masif di tengah banjirnya posisi wakil aparatur negara kementerian.
Menurut Pengasuh Ponpes Krapyak Yogyakarta tersebut, masukan strategis yang bersifat insidental tidak perlu dijadikan jabatan permanen berskala besar.
“Ada Watimpres sedemikian sejumlah, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi sejumlah keaparatur negara kementerianan yang punya wakil-wakil aparatur negara kementerian. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden dapat minta sejumlah pakar demi mengimbau saran dan analisis mereka,” cecarnya.
Ia menilai ekspansi birokrasi ini mencederai komitmen awal pihak pemerintah.
“Ini seluruh justru tidak sesuai bersama prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pihak pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Hilmy mengingatkan bahwa ukuran kesuksesan dari setiap kebijakan pengangkatan aparatur negara negara bukanlah sekadar formalitas struktur atau untuk-untuk posisi.
Namun makin kepada dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
“Yang lalu diharapkan dari pengangkatan itu seluruh merupakan ada kenaikan signifikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” tandasnya.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan untuk masyarakat sekitar,” imbuhnya.
