Susahnya Turunkan Wapres: Pemakzulan Wapres Sara Duterte Masuki Sidang ke-42

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte memasuki babak baru pada Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Dalam sidang hari ke-42 bagaikan dikutip dari Inquirer, tim pembela dijadwalkan menghadirkan penasihat hukum dua korporasi yang dikaitkan bersama Sara demi menyerahkan keterangan mengenai dokumen korporasi dan laporan keuangan.

Dua korporasi tersebut merupakan GenCorp Industries Inc. dan Metro City Chow Foods Corp.

Pengacara korporasi, Atty. Suzette Balucanag-Punay, dijadwalkan menjadi saksi keempat pihak pembela demi menjawab tuduhan mengenai kekayaan yang tidak dilaporkan secara transparan.

Balucanag-Punay diperkirakan mengangkut General Information Sheets (GIS), laporan keuangan yang telah diaudit, serta dokumen korporasi lainnya demi periode 2022 hingga 2025.

Kesaksiannya menjadi untukan dari upaya tim pembela menjawab tuduhan yang masih tersisa dalam proses pemakzulan Sara.

Namun, perkara ini tidak muncul secara tiba-tiba lantaran rangkaian prosesnya telah berlangsung sejak akhir 2024.

Berawal dari Empat Pengaduan Pemakzulan pada 2024

Proses pemakzulan Sara Duterte bermula ketika tiga pengaduan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Filipina atau House of Representatives pada 2, 4, dan 19 Desember 2024.

Ketiga pengaduan tersebut diajukan oleh individu dan kelompok berbeda. Isinya berkaitan bersama sejumlah dugaan pelanggaran yang lalu berkembang menjadi persoalan penggunaan dana rahasia pihak pemerintah, kekayaan, hingga pernyataan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Pada 5 Februari 2025, proses pemakzulan bergerak ke tahap berikutnya.

Lebih dari bagaikanga anggota House of Representatives menyetujui resolusi pemakzulan dan mengirimkan pasal-pasal pemakzulan atau Articles of Impeachment kepada Senat.

Saat itu, sesejumlah 215 anggota parlemen mendukung langkah tersebut.

Sara pun menjadi wakil kepala negara pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan oleh House of Representatives.

Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Dua petisi diajukan ke Mahkamah Agung Filipina demi menggugat keabsahan proses pemakzulan tersebut.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article