Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

admin
By admin
3 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang kekinian tengah dibahas oleh DPR RI bersama pihak pemerintah akan dalam waktu dekat melarang praktik permintaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi berbagai keperluan administrasi.

Kebijakan baru ini juga akan dilengkapi bersama penerapan sanksi untuk instansi atau pihak yang masih membandel menerapkannya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menerangkan bahwa upaya tersebut diambil menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk yang mengawali membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pihak pemerintah.

Menurutnya, di tengah kemajuan integrasi data kependudukan kekinian, masyarakat sekitar tidak boleh lagi terus-menerus dibebani kewajiban menyerahkan salinan dokumen fisik berulang kali.

Verifikasi identitas kini dinilai telah jauh makin praktis melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara digital oleh instansi pihak pemerintah maupun swasta.

“Data kependudukan telah dimiliki negara. Jangan sampai masyarakat sekitar terus diminta menyerahkan salinan dokumen yang datanya sebenarnya telah tersedia dan dapat diverifikasi melalui sistem,” ujar Khozin kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Selain menghapuskan praktik fotokopi KTP, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk ini juga memperkuat integrasi data antarlembaga.

NIK diarahkan demi berfungsi sepenuhnya sebagai nomor identitas tunggal (single identity number) di berbagai sektor layanan publik.

Penggunaan sistem digital ini terbukti telah berjalan secara masif. Berdasarkan catatan hingga 3 November 2026, verifikasi NIK secara nasional telah menembus angka 21,04 miliar kali bersama rata-rata 8 juta transaksi per hari.

Angka tersebut melibatkan total 7.833 lembaga, yang mencakup instansi pihak pemerintah, perbankan, sektor transportasi, dunia pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.

Melalui revisi ini, Khozin menekankan, bahwa orientasi pelayanan kependudukan didorong agar makin proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital melalui penerapan stelsel aktif.

“Negara tidak boleh lagi cuma menunggu masyarakat sekitar menginformasikan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pihak pemerintah wajib makin aktif (stelsel aktif) mengonfirmasi setiap masyarakat sekitar memperoleh hak administrasi kependudukan,” ujarnya.

Meski mempercepat transformasi digital, Khozin turut mengingatkan pentingnya aspek pengamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat sekitar agar berjalan beriringan bersama integrasi sistem.

Hingga awal November 2026, tercatat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 25,18 juta jiwa. Oleh lantaran itu, percepatan digitalisasi ini dirancang agar tidak sampai merugikan atau menciptakan masyarakat sekitar yang masih belum memiliki akses digital yang memadai menjadi kehilangan hak-hak administrasinya, berakibat RUU Adminduk juga mengatur kerangka IKD secara komprehensif.

DPR menginginkan kehadiran revisi UU Adminduk ini mampu mewujudkan sistem administrasi kependudukan nasional yang jauh makin terintegrasi, aman, inklusif, serta mengonfirmasi kehadiran negara secara nyata dalam melayani masyarakat sekitar.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article