MediaKeadilan.com – Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemeriksaan kontrak hukum semasih belum memulangkan masyarakat sekitar negara Indonesia atau WNI yang bergabung bersama tentara bayaran Rusia. Langkah teliti ini bertujuan mencegah pelanggaran aturan lokal yang dapat menghambat kepulangan mereka ke tanah air.
Direktur Pelindungan WNI Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri RI Heni Hamidah menegaskan bahwa status bebas kontrak menjadi syarat mutlak pemulangan. Otoritas Indonesia kini menelusuri seluruh dokumen yang sempat ditandatangani para WNI tersebut selama berada di Rusia.
“Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang telah mereka tandatangani agar sedapat barangkali tidak melanggar aturan setempat semasih belum dapat memulangkan mereka,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Jakarta, Rabu.
Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri turut menggandeng berbagai instansi berwenang di dalam maupun luar negeri demi mempercepat verifikasi tersebut. Koordinasi lintas lembaga ini mengonfirmasi proses administrasi berjalan mulus tanpa menyisakan beban ikatan kerja di Rusia.
Perwakilan diplomatik Indonesia di Moskow dan Kiev juga mendapat instruksi khusus demi mengawal hak-hak para masyarakat sekitar negara tersebut. Kedua kedutaan besar ini fokus menjamin aspek pelindungan maksimal selama tahap pemulangan berlangsung.
Juru Bicara Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan pihak pemerintah menangani kasus keterlibatan masyarakat sekitar Indonesia di militer Rusia bersama amat serius. Komunikasi intensif terus terjalin bersama sejumlah otoritas terkait demi menjamin keselamatan jiwa para WNI di wilayah konflik.
“Kami akan mengonfirmasi pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” kata Yvonne.
Pemerintah juga mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat sekitar makin waspada terhadap lowongan kerja luar negeri yang mencurigakan. Warga diminta memeriksa legalitas setiap tawaran pekerjaan, terutama apabila lokasi penempatannya berada di negara berstatus konflik bersenjata.
Yvonne mengingatkan publik supaya tidak mudah tergiur oleh iming-iming gaji atau imbalan besar yang terasa tidak masuk akal. Masyarakat juga wajib menepis penandatanganan dokumen kontrak kerja apabila isi perjanjiannya masih belum dipahami secara menyeluruh.
