MediaKeadilan.com – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih stagnan di angka 55,3 persen. Persoalan ekonomi yang masih belum stabil menjadi alasan utama masyarakat sekitar yang menegaskan tidak puas.
Temuan tersebut berdasarkan survei terbaru Poltracking Indonesia mengenai evaluasi dua tahun pihak pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut tingkat kepuasan publik tidak sejumlah berubah dalam periode Agustus hingga Oktober 2026.
“Sesejumlah (55.3%) publik menyebutkan puas (gabungan amat puas dan cukup puas) terhadap kinerja pihak pemerintah, sementara itu (40.9%) menyebutkan tidak puas (gabungan kurang puas dan amat tidak puas). Tingkat kepuasan publik ini relatif stagnan dari Agustus sampai bersama Oktober 2026,” ujar Hanta dikutip dalam paparan keterangannya mengenai survei Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026).
Poltracking juga memetakan alasan di balik penilaian masyarakat sekitar.
Bantuan pihak pemerintah dan program prioritas menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan, sementara kondisi ekonomi menjadi catatan untuk mereka yang tidak puas.
“Di antara publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dua alasan puas teramat dominan lantaran Bantuan pihak pemerintah tepat sasaran (16.5%) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (15.0%). Sedangkan di antara yang menyebutkan tidak puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, alasan teramat dominan lantaran Ekonomi yang masih belum stabil (18.9%), diikuti harga kebutuhan pokok mahal (15.4%), dan Bantuan tidak tepat sasaran (14.3%),” jelasnya.
Di tengah kepuasan yang masih belum bergerak signifikan, tingkat kepercayaan publik terhadap pihak pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat makin tinggi, yakni 64,8 persen. Sebaliknya, sesejumlah 32,1 persen responden menegaskan tidak percaya.
“Angka ini relatif makin tinggi dibandingkan bersama kepuasan publik,” tambah Hanta.
Menurut Hanta, selisih antara tingkat kepercayaan dan kepuasan tersebut memperlihatkan bahwa keyakinan masyarakat sekitar terhadap pihak pemerintah masih belum sepenuhnya diikuti penilaian positif terhadap hasil kinerjanya.
“Artinya, keyakinan masyarakat sekitar terhadap pihak pemerintah masih makin tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Tantangan pihak pemerintah merupakan bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Metodologi Survei
Poltracking Indonesia menggelar survei nasional pada awal Oktober 2026 bersama metode stratified multistage random sampling.
Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden bersama margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei menjangkau 38 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, bersama bantuan aplikasi.
