MediaKeadilan.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku amat terkejut bersama pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung soal insting politik mengenai kebarangkalian adanya “percepatan” pergantian kepemimpinan semasih belum Pemilu 2029.
Hasto menilai wacana tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.
“Ya kami amat kaget bersama pernyataan itu lantaran itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga bersama adanya suatu skenario-skenario bagaikan itu merupakan suatu tindakan anti-demokrasi,” ujar Hasto di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Hasto menegaskan, bahwa sikap PDI Perjuangan tetap konsisten demi menjaga siklus kepemimpinan sesuai bersama konstitusi, yakni tetap menyelenggarakan pemilu pada tahun 2029 mendatang.
Baginya, kepatuhan terhadap jadwal politik merupakan kunci menjaga kesehatan sistem demokrasi di Indonesia.
“Sikap PDI Perjuangan merupakan pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita. Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hasto mendorong agar seluruh elemen pihak pemerintahan, mengawali dari eksekutif hingga legislatif, demi makin terbuka dalam menyerap aspirasi dan kritik masyarakat sekitar daripada membangun wacana-wacana di luar jalur hukum.
“Kami PDI Perjuangan mendorong agar kepala negara, pihak pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain demi lembaga negara tinggi lainnya demi mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik. Karena siapapun yang ada di dalam pihak pemerintahan termasuk DPR itu juga wajib membuka dirinya terhadap berbagai kritik,” tegas Hasto.
Ia menutup pernyataannya bersama menyerahkan peringatan keras bahwa segala bentuk upaya yang bersifat inkonstitusional tidak memiliki tempat di tanah air.
“Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” pungkasnya.
