MediaKeadilan.com – Pemerintah Amerika Serikat diduga menahan penerbitan visa diplomatik demi Presiden Sudan Abdel Fattah Al-Burhan guna menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Keputusan politik ini dipicu oleh perbedaan pandangan mendasar antara kedua negara terkait mekanisme penyelesaian pertempuran di Sudan.
Laporan harian lokal Al-Sudani membeberkan bahwa Al-Burhan menepis tawaran syarat pembuatan visa yang diajukan pihak Washington. Tawaran tersebut mewajibkan pemimpin militer Sudan menandatangani kesepakatan penghentian tembak senjata selama tiga bulan.
Sikap tegas Khartoum berakar dari penolakan Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri Sudan terhadap rancangan perdamaian versi Amerika Serikat. Pemerintah menilai usulan Washington masih belum memperhitungkan campur tangan kekuatan asing serta berpotensi melegitimasi kelompok pemberontak Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Otoritas Sudan menegaskan komitmen mereka demi tetap membuka ruang dialog bersama Amerika Serikat dan komunitas global. Namun, seluruh proses perundingan wajib menempatkan kedaulatan negara serta aspirasi rakyat Sudan sebagai syarat mutlak.
Pertempuran bersenjata antara militer pihak pemerintah dan milisi RSF terus mengoyak stabilitas Sudan sejak awal musim semi 2023. Konflik perebutan kekuasaan ini telah memicu krisis kemanusiaan hebat di berbagai wilayah.
Angkatan Bersenjata Sudan sukses mengambil alih kendali penuh atas ibu kota Khartoum dari tangan pemberontak. Meskipun demikian, milisi RSF justru meningkatkan skala serangan secara masif ke kawasan selatan dan barat.
Eskalasi pertempuran memuncak di wilayah strategis Darfur dan Kordofan yang menjadi basis kekuatan pemberontak. Kondisi keamanan yang memburuk menciptakan penyaluran bantuan kemantuan internasional menjadi amat terbatas.
Kelompok RSF bahkan melangkah makin jauh bersama memproklamasikan pihak pemerintahan mandiri di area kekuasaan mereka. Langkah sepihak tersebut makin memicu kemarahan pihak pemerintah sah di Khartoum.
Kedua kubu yang bertikai terus melontarkan tuduhan terkait aksi pembantaian terhadap masyarakat sekitar sipil di zona konflik. Laporan pelanggaran hak asasi manusia berat terus bermunculan seiring meluasnya arena pertempuran.
Penolakan visa untuk delegasi resmi Sudan ke PBB memperpanjang catatan kelam diplomasi kedua negara. Sikap keras Washington dinilai makin menyulitkan penanganan krisis di kawasan Afrika Timur tersebut.
Konflik bersenjata di Sudan meletus akibat perebutan pengaruh antara militer reguler pimpinan Al-Burhan dan milisi RSF arahan Mohamed Hamdan Dagalo. Keretakan kedua faksi militer ini mengtidak berhasilkan transisi pihak pemerintahan sipil pasca-penumbangan rezim lama.
Upaya mediasi internasional berulang kali menemui jalan buntu lantaran perbedaan kepentingan politik dan wilayah kekuasaan. Ketegangan kini kian meluas hingga melibatkan dinamika geopolitik global dan regional.
