MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman langsung menyoroti dinamika suhu politik nasional pascaserah terima jabatan di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Hal tersebut tentu tidak lepas dari perbincangan hangat publik seputar hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Dalam pernyataannya di Kemenko Polkam, Dudung mengingatkan pentingnya penghormatan mutlak pada ketentuan hukum.
“Tentang situasi politik, kita lihat di media pada saat ini sedang tren ya. Kita sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat,” ujarnya.
Dudung memandang penetapan hukum dari lembaga peradilan semestinya disikapi secara bijak tanpa memicu silang sengketa di jagat maya.
“Apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi, dan lalu pemahaman saya sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa di media sosial dan sebagainya, tidak lalu mempersepsikannya masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan berakibat situasi politik tidak lalu semakin runyam,” lanjutnya.
Prinsip keadilan menjadi pedoman pokok pihak pemerintah agar keabsahan lembaga pengadil tetap dihormati oleh seluruh elemen bangsa.
“Kita yakini bahwa siapapun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di manapun, ini supremasi hukum ditegakkan,” tegas Dudung.
Guna membendung potensi kegaduhan nasional, Dudung bahkan bersiap menggelar lawatan silaturahmi ke pimpinan partai politik.
“Bapak Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini wajib betul-betul dapat terkendali. Nanti akan saya koordinasikan bersama seluruh keaparatur negara kementerianan yang terkait, baik kepihak kepolisianan, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai, nanti saya akan sowan. Situasi ini wajib betul-betul dapat dikendalikan,” ucapnya.
Pendekatan dialogis ini dikedepankan Dudung demi menjamin iklim demokrasi tanah air tetap sejuk dan terkontrol.
