MediaKeadilan.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya sejauh ini tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Hal itu disampaikan Bahlil saat ditanya wartawan, apakah nama pengganti dirinya di Keaparatur negara kementerianan ESDM tutur didiskusikan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu (14/10/2026) sore ini.
Bahlil menegaskan rangkap jabatan ia sebagai Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi merupakan perintah dari Prabowo.
“Sampai bersama pada hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebaik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi,” kata Bahlil.
Diberitakan semasih belumnya, Bahlil menjadi aparatur negara kementerian bersama kinerja terburuk dalam dua tahun pihak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil yang rangkap jabatan lantaran juga ditunjuk menjadi Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi memperoleh skor minus 159 dalam laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Skor tersebut menjadi yang terendah dibandingkan aparatur negara lain dalam pemeringkatan. Bahlil berada di bawah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang memperoleh skor minus 158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama minus 103.
Pemeringkatan itu berdasarkan survei terhadap 994 responden dari masyarakat sekitar umum. CELIOS mengolah hasil survei tersebut bersama menghitung selisih antara penilaian terbaik dan terburuk.
Dalam evaluasi sektoral, kinerja Bahlil bahkan cuma memperoleh nilai 3 dari 10. Evaluasi yang disusun Iqbal Damanik dari Kabinet Bayangan CELIOS itu menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, kebijakan mandatori biodiesel B50, hingga minimnya partisipasi masyarakat sekitar dalam proyek energi.
“Indonesia terjebak ketergantungan pada energi fosil (carbon lock-in),” tulis laporan CELIOS, dikutip Senin (12/10/2026).
CELIOS menilai arah kebijakan energi nasional masih belum konsisten bersama agenda transisi menuju energi bersih.
Di satu sisi, pihak pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), namun di sisi lain bauran energi dalam perencanaan kelistrikan masih mengandalkan gas dan batu bara.
Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah target pihak pemerintah mengembangkan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) serta menambah kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
CELIOS juga mengkritik kebijakan mandatori biodiesel B50 yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. Peningkatan campuran biodiesel diperkirakan akan memperbesar kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), berakibat menambah tekanan terhadap penggunaan lahan.
“B50 cuma memindahkan krisis: butuh tambahan CPO hingga ±16 juta ton/tahun (dari 12 juta ton di B40), yang menurut Yayasan Madani dapat memperluas sawit makin dari 6 juta hektare. Koalisi Transisi Bersih memperkirakan deforestasi hingga 1,5 juta hektare dan risiko krisis minyak goreng bagaikan 2022,” tulis laporan tersebut.
