MediaKeadilan.com – Momen keakraban antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian pengoperasian LRT Jakarta lintas Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9/2026), menyita perhatian publik.
Keharmonisan yang ditampilkan kedua tokoh dari latar belakang partai politik berbeda tersebut memicu berbagai spekulasi terkait peta politik ke depan.
Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keakraban tersebut sebagai hal yang biasa dalam ajang formal, meski tidak menampik adanya peluang kerja sama yang makin besar.
Menurutnya, PDIP sejauh ini tidak memiliki pertentangan bersama Gerindra maupun Prabowo, dan hubungan baik pihak pemerintah bersama parlemen telah menandai harmoni di antara keduanya.
“Kedekatan itu hal biasa dalam situasi formal, meskipun peluang koalisi Prabowo-Pramono terbuka cukup lebar, PDIP sendiri sejauh ini tidak miliki pertentangan bersama Gerindra maupun Prabowo, harmoni yang terjalin antara pihak pemerintah dan parlemen telah menandai hubungan yang baik antara Prabowo dan PDIP,” kata Dedi saat dihubungi, Kamis (17/9/2026).
Dedi mengimbuhkan, posisi suara PDIP periode ini yang tidak dominan menciptakan target posisi calon wakil kepala negara demi Pemilu 2029 menjadi cukup rasional.
Ia memprediksi, apabila koalisi Gerindra dan PDIP benar-benar terjalin, peluang kemenangan pada kontestasi mendatang akan terbuka jauh makin besar.
“Sisi lain, suara PDIP periode pada saat ini juga tidak dominan, berakibat cukup rasional apabila sasaran mereka menjadi Cawapres demi 2029 mendatang. Jika koalisi Gerindra-PDIP terjalin, dapat membuka peluang kemenangan makin besar,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, memandang pujian dan chemistry Prabowo kepada Pramono memperlihatkan adanya ruang kerja sama politik yang terbuka.
“Menurut saya, kedekatan Prabowo dan Pramono saat peresmian LRT pada hari semasih belumnya menarik dibaca secara politik. Pujian Prabowo kepada Pramono, meski berbeda partai, memperlihatkan ada chemistry dan ruang kerja sama politik yang cukup terbuka. Tetapi terlalu dini apabila langsung diterjemahkan sebagai sinyal duet 2029,” kata Arifki.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa terlalu dini apabila momen tersebut langsung diartikan sebagai sinyal duet demi 2029.
Menurutnya, potensi duet baru akan menguat apabila konfigurasi kekuatan politik Prabowo-Gibran merasakan perubahan menjelang 2029.
Arifki juga menyoroti bahwa Pemilu 2029 berpotensi menjadi ajang pertarungan pengaruh para mantan kepala negara, bagaikan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Situasi dinamis tersebut menciptakan arah koalisi masih amat berkembang.
“Pramono pada hari ini barangkali bukan calon pasangan Prabowo. Tetapi bila kekuatan Prabowo-Gibran berubah, Pramono dapat berubah dari sekadar mitra kerja menjadi opsi politik. Karena pertarungan 2029 bukan cuma soal kandidat, namun juga pertarungan pengaruh para mantan kepala negara,” ujar Arifki.
