MediaKeadilan.com – Pemerintah Bangladesh mendesak Arab Saudi menyerahkan klarifikasi resmi usai Riyadh eksekusi mati dua masyarakat sekitar negaranya tanpa ada pemberitahuan diplomatik termakin dahulu. Langkah sepihak otoritas Saudi ini memicu kekecewaan dari pihak Dhaka lantaran mengabaikan prosedur komunikasi bilateral yang lazim.
Eksekusi yang berlangsung di Mekkah pada Rabu (14/10/2026) tersebut menyasar seorang pria dan wanita asal Bangladesh. Pengadilan setempat menjatuhkan vonis berat atas dakwaan menjalankan perbuatan asusila yang dinilai menodai kesucian rumah ibadah.
Keputusan keras pengadilan Saudi ini berlandaskan pada asas hukum tazir, yakni vonis pidana yang diskresinya sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakim menilai kadar pelanggaran moral di dalam masjid tersebut amat berat berakibat menuntut hukuman tertinggi.
Meskipun nama kedua individu tersebut telah masuk dalam daftar tahanan, otoritas Saudi sama sekali tidak menginformasikan jadwal maupun rencana eksekusi kepada perwakilan Bangladesh. Informasi mengenai pelaksanaan hukuman mati ini justru baru terungkap melalui pengumuman resmi Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri Saudi sejumlah hari setelahnya.
Sikap tertutup Riyadh menciptakan jurang komunikasi yang mengejutkan, mengingat kedua negara selama ini menjalin kemitraan strategis yang amat erat. Ketiadaan akses informasi ini pun memicu gelombang keresahan serta perhatian luas dari masyarakat sekitar Bangladesh.
Dikutip dari BBC, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Humaiun Kobir, mengekspresikan kekecewaan mendalam atas minimnya koordinasi resmi dari pihak pemerintah Saudi mengenai nasib masyarakat sekitar negaranya. Kobir menegaskan pihaknya langsung bergerak cepat demi mengimbau transparansi menyeluruh atas insiden diplomatik ini.
Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri Bangladesh kini tengah berupaya keras memperoleh salinan putusan sidang secara utuh dari pengadilan Saudi. Langkah ini diambil demi memahami secara detail konstruksi hukum serta kronologi yang berujung pada tindakan hukum mati tersebut.
Penjelasan komprehensif amat diperlukan oleh Dhaka guna menyerahkan ketentuan hukum dan jawaban transparan kepada publik di dalam negeri. Hubungan kedua negara berpenduduk mayoritas Muslim ini sebenarnya amat vital, terutama di sektor ketenagakerjaan dan ekonomi.
Saat ini diperkirakan ada makin dari tiga juta buruh migran asal Bangladesh yang menggantungkan hidupnya di Arab Saudi. Seuntukan besar dari para pekerja tersebut berkecipung di sektor non-formal dan pekerjaan berupah rendah yang rentan terhadap perlindungan hukum.
