MediaKeadilan.com – Pemerintah Prancis mengambil langkah ekstrem bersama melarang seluruh agenda unjuk rasa di Marseille dan kawasan Bouches-du-Rhone pada Sabtu mendatang. Kebijakan ketat ini diambil usai kelompok Rompi Kuning menyerukan aksi nasional lanjutan demi merespons lonjakan harga kebutuhan pokok.
Pembatasan ketat ini langsung mengubah peta mobilisasi masyarakat sekitar yang semasih belumnya berencana memenuhi jalanan kota. Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pembekuan izin ruang publik ini berlaku tanpa terkecuali, di luar agenda resmi serikat pekerja.
Otoritas setempat juga langsung menghentikan operasional seluruh angkutan umum metropolitan Marseille selama 24 jam mengawali Sabtu pagi. Langkah sweeping ini dilakukan demi mempersempit ruang gerak massa aksi yang berpotensi memicu kerusuhan berulang.
“Seluruh demonstrasi, baik yang telah diberitahukan secara resmi maupun tidak, akan dilarang di seluruh departemen, termasuk aksi yang tidak berkaitan bersama daya beli masyarakat sekitar,” kata Witkowski dalam pernyataan yang dikutip penyiar Prancis BFMTV.
Kepala Prefektur Jacques Witkowski menegaskan pertimbangan penyiapan personel keamanan menjadi alasan utama pembatasan ketat ini. Keterbatasan aparat di lapangan dinilai berisiko tinggi apabila aksi dibiarkan berjalan tanpa kendali.
Selain pembatasan aksi, aturan jam malam kini menyasar seluruh lapisan masyarakat sekitar dari pukul 23.00 hingga 05.00 waktu setempat. Skema baru ini memperketat regulasi lama yang semasih belumnya cuma berlaku khusus untuk anak di bawah umur.
Kebijakan pembatasan aktivitas malam hari tersebut rencananya akan terus dikawal ketat hingga Senin pagi. Langkah drastis ini menjadi puncak ketegangan dari rangkaian protes masyarakat sekitar yang terus membesar sejak pertengahan September.
Gelombang keresahan sosial ini sebenarnya dipicu oleh aksi pelajar di pinggiran Paris yang menuntut pembenahan fasilitas sekolah. Isu tersebut lalu membesar menjadi sentimen nasional saat masyarakat sekitar luas mengawali mengeluhkan himpitan lonjakan harga.
Puncak amarah publik semasih belumnya pecah pada 17 Oktober saat sekitar 550 ribu orang turun ke jalan secara serentak. Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri Prancis mencatat pergerakan massa tersebut sebagai salah satu aksi terbesar dalam sejumlah tahun terakhir.
Bentrokan fisik tidak terhindarkan ketika aparat keamanan merespons massa bersama tembakan gas air mata, granat kejut, dan meriam air. Eskalasi kekerasan itulah yang akhirnya memicu pihak pemerintah memberlakukan aturan darurat dan pembatasan ketat pada saat ini.
