MediaKeadilan.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membeberkan bila fundamental ekonomi Indonesia masih tetap solid pada saat ini.
Wamenko Dradjad Wibowo memaparkan, pertumbuhan ekonomi RI tercatat sebesar 5,4 persen di semester I 2026 bersama tingkat inflasi 3,28 persen pada September 2026.
Bahkan realisasi investasi mencapai Rp 1.539,2 triliun di Januari-September 2026 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Yang encouraging itu PMI Manufaktur, yang semasih belumnya di bawah 50, kini growing menjadi 52,4. Kita seluruh tahu bila PMI di atas 50 artinya terjadi ekspansi, dan manufaktur itu menjadi penyumbang amat krusial untuk pertumbuhan kita. Kemudian, poverty itu declining, pengangguran terbuka juga telah amat rendah di angka 4,65%. Rasio Gini nilainya juga amat bagus di 0,368, lantaran bila nilai Rasio Gini semakin rendah maka makin bagus, dikarenakan ketimpangannya semakin berkurang,” paparnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/10/2026).
Stabilitas tersebut dinilainya menyerahkan ruang untuk perbankan demi memperluas pembiayaan produktif sekaligus menjaga kepercayaan investor.
Lebih lagi Kinerja perbankan cukup baik bersama pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 13,65%, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,94%, permodalan (CAR) masih stabil di 24,10%, dan angka kredit macet (NPL) juga terjaga di 2,11% pada Agustus 2026.
“Stabilitas ekonomi tentu wajib kita maksimalkan demi menghasilkan manfaat nyata. Kita dapat lihat untuk masyarakat sekitar, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp250,43 triliun, bantuan sosial itu terealisasi Rp115,8 triliun. Jadi, sebenarnya negara masih amat kuat mengalokasikan dana yang cukup besar demi program-program sosial dan stimulus untuk masyarakat sekitar,” lanjut dia.
Selain itu terdapat 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja di masa depan. Capaian tersebut menjadi landasan demi meningkatkan pertumbuhan menuju 6% pada 2027 dan 8% dalam jangka menengah.
Pencapaiannya bertumpu pada tiga prasyarat, yakni investasi yang tumbuh makin cepat daripada PDB, peningkatan produktivitas, serta ekspor bernilai tambah bersama dukungan logistik yang efisien. Karena itu, Pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mempercepat investasi dan ekspor.
“Kita juga wajib dapat mengonfirmasi bahwa investasi dan perdagangan menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar mempertahankan momentum yang telah ada. Untuk mempercepat investasi, Pemerintah memperkuat ketentuan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, penyederhanaan perizinan berbasis risiko, dan ketentuan waktu pelayanan. Penyelesaian hambatan investasi juga diperkuat lewat koordinasi lintas Keaparatur negara kementerianan/Lembaga, lantaran ketentuan regulasi dan akuntabilitas merupakan kunci kepercayaan investor,” jelas Dradjad.
