MediaKeadilan.com – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 6 persen, bahkan berpeluang tumbuh makin tinggi dari target tersebut.
“Mudah-mudahan dapat makin. Rasanya sih, bila menyaksikan apa yang sedang kita siapkan, bila kita kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas, insyaAllah barangkali malah dapat sedikit makin dari 6 persen,” kata Drajad kepada wartawan, dikutip Kamis (8/10/2026).
Drajad menyebutkan, pihak pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen demi mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut. Instrumen yang akan digunakan mencakup stimulus, standardisasi, hingga statistik.
“Jadi, kita akan gunakan berbagai instrumen. Baik itu instrumen stimulus, instrumen standardisasi, instrumen statistik, pokoknya seluruhnya kita pakai. Kita manfaatkan demi mendorong pertumbuhan supaya dapat tahun 2027 target 6 persen tercapai,” ujarnya.
Menurut Drajad, pihak pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sumber pertumbuhan demi memenuhi target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 dan sepanjang 2027.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian merupakan pariwisata. Selain itu, industri pengolahan dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
Drajad menyebutkan, berbagai stimulus yang telah diumumkan pihak pemerintah juga akan dioptimalkan demi mendorong aktivitas ekonomi. Program tersebut di antaranya subsidi upah, pembukaan rekening, program magang, dan bantuan pangan.
“Kan yang telah sejumlah diumumkan stimulusnya, mengawali dari demi subsidi upah, ya. Semua itu mau kita makin optimalkan, ya. Tapi sumber-sumber pertumbuhan itu telah diidentifikasi,” tutur Drajad.
Di sisi lain, pihak pemerintah akan berupaya mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi sektor swasta, terutama dalam investasi dan operasional usaha.
Drajad menilai peran swasta amat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pihak pemerintah akan mengidentifikasi dan mengurangi berbagai bottlenecks, bagaikan hambatan perizinan dan ketidaksinkronan kebijakan.
“Tugas saya kini menolong Pak Menko supaya hambatan-hambatan untuk swasta, baik demi investasi maupun operasi mereka, itu dapat kita kurangi. Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi,” pungkas Drajad.
