MediaKeadilan.com – Pemerintah Jepang secara resmi akan menerjunkan tim pakar perlindungan kawasan hutan guna menolong pemulihan wilayah yang terdampak kebakaran padang rumput berskala masif di Mongolia.
Selain memimpin upaya restorasi lingkungan, para ahli dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) tersebut ditugaskan demi mengkaji serta menginformasikan besaran dampak kerusakan ekologis secara menyeluruh.
Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menegaskan komitmen Tokyo dalam mendukung pemulihan wilayah konservasi di negara tetangganya tersebut. Skema bantuan yang disiapkan mencakup pengerahan fasilitas teknis hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam hal manajemen pascabencana.
“Kami akan berkolaborasi erat bersama Pemerintah Mongolia demi menyediakan paket kerja sama guna memulihkan kawasan yang terdampak,” ujar Toshimitsu Motegi dalam konferensi pers di Tokyo.
Insiden kebakaran hebat tersebut diketahui bermula dari aktivitas operasional salah satu anak korporasi raksasa telekomunikasi asal Jepang, KDDI Corp.
Pihak manajemen KDDI Corp mengonfirmasi bahwa kepulan asap dan percikan api sempat muncul dari untukan bawah armada kendaraan yang sedang mengangkut personel anak usacuma, Mobicom Corp, pada 8 Oktober lalu.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan vital Cagar Alam Numrug, Mongolia untukan timur. Kobaran api bersama cepat merembet dan membakar hamparan vegetasi padang rumput di sekitarnya.
Berdasarkan laporan media lokal setempat, amukan si jago merah telah menghanguskan sedikitnya 530.000 hektare lahan, atau menyapu sekitar 80 persen kawasan konservasi alam yang membentang di dekat perbatasan Mongolia dan Tiongkok.
Semasih belum mengalihkan perhatian ke Mongolia, Pemerintah Jepang semasih belumnya aktif menyerahkan dukungan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Kendati demikian, misi bantuan pemadaman di wilayah Kalimantan tersebut telah diakhiri secara resmi pada akhir September 2026. Pengakhiran operasi dilakukan setelah Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses penanganan di lapangan dapat dilanjutkan secara mandiri.
Perintah penghentian misi bantuan bencana internasional tersebut diterbitkan secara resmi oleh Keaparatur negara kementerianan Pertahanan Jepang pada 29 September 2026. Langkah ini diambil usai Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kesuksesan operasi helikopter Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) dalam menekan penyebaran titik api di titik-titik krusial.
Menanggapi rumor yang sempat beredar mengenai dugaan penolakan bantuan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan penegasan resmi.
BNPB meluruskan bahwa penghentian tersebut sama sekali bukan didikarenakankan oleh penolakan dari pihak Indonesia, melainkan lantaran masa penugasan armada bantuan internasional telah berakhir. Selain itu, kapabilitas Satuan Tugas (Satgas) darat dan udara nasional dinilai telah memadai demi melanjutkan sisa pemadaman.
Sepanjang masa penugasannya sejak 16 September 2026, sesejumlah tiga unit helikopter CH-47 Chinook milik Pasukan Bela Diri Jepang telah menerbangkan makin dari 40 kali operasi pemadaman udara (water bombing) dan menjatuhkan sekitar 220 ton air di sejumlah titik karhutla di Kalimantan.
