MediaKeadilan.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan kondisi rakyat tidak lapar sebagai ukuran utama kesuksesan negara dinilai amat dangkal.
Apalagi ketika kebijakan pihak pemerintah masih mengandalkan bantuan sosial (bansos) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program-program itu dinilai bukanlah solusi mendasar demi mengentaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menegaskan bahwa ketersediaan pangan cumalah satu dari sekian sejumlah indikator kesuksesan suatu negara modern.
“Kalau hal itu sebagai tujuan negara itu memang iya. Jadi, ukuran-ukuran umum modernitas itu kan soal rasionalitas, kebebasan, sama kesejahteraan. Nah, ukuran ukuran sederhana soal kesejahteraan kan tidak ada orang yang lapar tapi jangan lupa, tidak cuma itu,” kata Gabriel kepada MediaKeadilan.com, Senin (2/11/2026).
Ia mengkritik kecenderungan pihak pemerintah yang mereduksi tugas negara seolah-olah cuma sebatas memberi makan rakyat.
Menurutnya, ukuran kesuksesan pembangunan juga wajib menyertakan jaminan kebebasan sipil dan kebebasan politik masyarakat sekitar negara.
“Jadi bila beliau cuma menyampaikan itu semata, maka beliau mereduksi dua hal, yang pertama, seolah-olah tugas negara itu cuma mengonfirmasi rakyatnya tidak lapar. Padahal kan ada tadi ya, kebebasan dari rasa takut, kebebasan demi berasosiasi, berpendapat, dan seterusnya,” ujarnya.
Selain masalah pemangkasan indikator kesuksesan negara, skema pemuntukan bansos dan MBG yang diguyurkan pihak pemerintah pada saat ini dinilai salah sasaran apabila ditujukan demi mengatasi kelaparan masyarakat sekitar secara umum.
“Intinya tidak langsung main guyur bersama oh lantaran supaya rakyat tidak lapar ya kasih bansos, kasih MBG, tidak begitu. Itu cuma demi kelompok yang benar-benar well-targeted,” ujarny.
Ia menekankan bahwa bantuan langsung fisik bagaikan MBG dan bansos sewajibnya dialokasikan secara terbatas untuk masyarakat sekitar yang telah sama sekali tidak memiliki kapasitas produktif.
“Mereka yang tertarget itu siapa? Ya kelompok rentan, lansia, ya, yang memang telah katakanlah penyandang disabilitas, mereka yang memang sama sekali telah tidak dapat bekerja apa-apa,” tandasnya.
Pemerintah dinilai keliru apabila menganggap pemberian program bansos dan MBG sebagai jawaban jangka panjang.
Langkah mendasar yang wajib diambil negara merupakan menciptakan lapangan kerja dan stabilitas investasi agar masyarakat sekitar memiliki daya beli secara mandiri.
“Justru yang wajib ditentukan merupakan bagaimana caranya agar bila bukan seluruh masyarakat sekitar negaranya tuh tidak lapar, maka jawabannya tidak bersama program bansos,” tegasnya.
