MediaKeadilan.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak menyarankan mantan kandidat calon wakil kepala negara (cawapres) pada Pilpres 2024 masuk dalam bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, meski tidak ada larangan secara hukum, terdapat pertimbangan etika politik yang perlu diperhatikan dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden.
Mahfud menilai kandidat yang semasih belumnya kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 sebaiknya tidak kembali didorong demi mengisi posisi Wapres apabila Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan.
“Gak usah bila itu. Bukan gak dapat, tidak usah, secara etis kan telah kalah,” kata Mahfud dalam podcast ‘Terus Terang’, dikutip Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat menanggapi kebarangkalian mantan kandidat Pilpres 2024 masuk dalam daftar nama yang diusulkan demi menggantikan Gibran.
Dia menilai pembahasan mengenai sosok pengganti masih belum perlu dilakukan semasih belum proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran berakhir.
Mahfud menerangkan, mekanisme penggantian Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila jabatan Wapres kosong lantaran berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) demi dipilih.
“Yang penting ini proses mundur berakhir dulu, soal penggantinya tuh telah ada mekanismenya. Nanti kepala negara memilih dua orang,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, Mahfud menegaskan kewenangan mengusulkan dua kandidat pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden dapat mengimbau pertimbangan berbagai pihak, mengawali dari pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakat sekitaran, hingga kelompok masyarakat sekitar sipil. Namun, keputusan mengenai dua nama yang diusulkan tetap menjadi kewenangan Presiden.
“Secara etis biasanya prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya biar enak. Lalu pimpinan ormas dapat didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan kepala negara,” ujarnya.
Sebagai alternatif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu justru membuka peluang untuk ketua-ketua partai politik berusia muda demi dipertimbangkan sebagai calon pengganti Gibran.
“Malah saya katakan tuh ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan sejumlah. Nah coba itu aja kan boleh juga. Siapa sih yang melarang itu gitu, yang penting Presiden suka, setuju atas itu,” ucapnya.
Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui sosok yang teramat dipercaya Prabowo demi mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Presiden sendiri yang teramat memahami figur yang dianggap tepat.
“Saya gak tahu siapa orang yang teramat dapat dipercayai oleh kepala negara. Presiden sendiri yang tahu,” tuturnya.
Mahfud juga mengingatkan agar pembahasan mengenai calon pengganti tidak sampai menghambat proses politik dan konstitusional terkait posisi Gibran.
Dia menegaskan, proses pengunduran diri maupun pemakzulan wajib tetap berjalan tanpa menunggu munculnya nama kandidat pengganti.
“Pokoknya proses ini jangan berhenti cuma lantaran masih belum mendapat mencari itu (pengganti Gibran) lalu ini terhenti, tidak, mundur atau pemakzulan ini terus saja prosesnya. Soal itu nanti begitu itu terjadi nanti kepala negara kan ada mekanisme konstitusinya,” pungkasnya.
