MediaKeadilan.com – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pergantian Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak akan serta-merta mengangkut perubahan untuk kehidupan masyarakat sekitar.
Menurutnya, posisi Wakil Presiden secara konstitusional cuma menolong Presiden dalam menjalankan kewajibannya, sementara kendali pihak pemerintahan tetap berada di tangan Presiden.
Bivitri menerangkan, secara konstitusional, Wakil Presiden memiliki kedudukan demi menolong Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.
Karena itu, menurut dia, pergantian sosok yang menduduki posisi tersebut tidak otomatis mengubah arah kekuasaan maupun kebijakan pihak pemerintahan.
“Wakil kepala negara baru tidak akan mengubah hidup masyarakat sekitar. Secara konstitusional, wakil kepala negara itu ‘menolong kepala negara’ dalam melaksanakan kewajibannya. Kepala pihak pemerintahan cuma kepala negara,” kata Bivitri dikutip dari media sosial pribadinya, Jumat (13/11/2026).
Dia bahkan menilai pergantian Wakil Presiden berpotensi semakin memperkuat karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya cenderung terpusat pada satu orang.
Bivitri berpendapat, selama dua tahun pihak pemerintahan berjalan, Prabowo memperlihatkan pola kepemimpinan yang menempatkan dirinya sebagai pusat pengambilan keputusan.
Dia juga menyoroti sejumlah aspek kekuasaan, mengawali dari penguatan peran militer, institusi kepihak kepolisianan, oligarki, hingga penegakan hukum yang menurut pandangannya digunakan sebagai instrumen politik.
“Dia telah amat powerful. aparat TNI makin kuat dan ada di mana-mana, Polri telah ‘dibersihkan’. Oligarki dikuatkan, bahkan difasilitasi demi ‘injak kaki’ dalam berbisnis. Penegakan hukum cuma jadi senjata politik,” kata dia.
Meski demikian, Bivitri tidak menganggap jabatan Wakil Presiden sepenuhnya tidak memiliki fungsi. Dia mencontohkan peran Jusuf Kalla dan Boediono ketika mendampingi Presiden pada periode pihak pemerintahan semasih belumnya.
Menurutnya, seorang Presiden biasanya dapat menyerahkan penugasan khusus kepada Wakil Presiden berakibat posisi tersebut memiliki peran makin dari sekadar mendampingi kepala negara.
Namun, Bivitri menilai hal itu tidak terlihat dalam hubungan kerja Prabowo dan Gibran selama pihak pemerintahan berjalan. Dia menduga Gibran sejak awal makin diposisikan sebagai pasangan politik demi memenangkan pemilihan kepala negara.
“Prabowo tidak memberi Gibran peran apa-apa. Ya barangkali lantaran dari awal buat memenangkan kursi saja,” tulisnya.
Bivitri lalu menggambarkan kepemimpinan Prabowo sebagai pola one-man leader.
Dalam pandangannya, orang-orang di sekitar Presiden makin sejumlah berfungsi menyerahkan justifikasi dan konsultasi agar keputusan yang dikehendaki Presiden dapat berjalan, bukan menjadi mekanisme pengimbang kekuasaan atau checks and balances.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat sekitar agar tidak menaruh harapan bermakinan terhadap pergantian satu figur di posisi Wakil Presiden.
“Jadi, jangan mikir satu orang wapres bakal mengubah gurita kekuasaan ini,” pungkasnya.
