MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum tidak lagi berguna.
Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah final.
Yusril menyebutkan, Gibran tidak dapat lagi mengajukan proses hukum lain bersama materi perkara yang sama. Jika masih ingin menyerahkan penjelasan kepada publik mengenai keabsahan ijazahnya, Gibran dapat memanfaatkan media sosial atau medsos.
“Nggak ada gunanya lantaran putusan Mahkamah Agung kan telah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Senin (10/11/2026).
Menurut Yusril, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan wajib dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara, putusan MA dan MK terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah berkekuatan hukum tetap.
“Ya mau membuktikan, mau menerangkan bagaimana lagi? Menjelaskan kan wajib di forum pengadilan. Ya bila di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” ujar Yusril.
Meski putusan MK dan MA tidak menggugurkan status Gibran sebagai wakil kepala negara, Yusril mengimbau pertimbangan hukum dalam putusan MA dibaca secara cermat.
Ia menyoroti adanya pertimbangan yang menyebut pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi.
Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak cuma berkaitan bersama para kontestan pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara, namun juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
“Jadi masalahnya memang serius bila kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga bila saya menafsirkan sih sebenarnya bagaikan punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari setelah itu,” katanya.
“Oleh lantaran putusan dari MK dan putusan Mahkamah Agung itu kan final, telah enggak dapat diapa-apain lagi,” imbuhnya.
Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan
Yusril menerangkan, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, ia wajib menyampaikan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menyambut baik surat tersebut, MPR akan menyampaikan adanya kekosongan jabatan wakil kepala negara kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil kepala negara kepada MPR demi dipilih melalui mekanisme konstitusional.
