MediaKeadilan.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap bahwa mereka tidak mengusulkan nama kader internal sebagai calon wakil kepala negara.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebutkan pihaknya menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“PKS tidak mengusulkan nama kadernya demi menjadi calon wakil kepala negara. Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu,” kata Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kholid menyampaikan pengisian jabatan wakil kepala negara wajib berjalan sesuai mekanisme konstitusional, yang mana Presiden mengusulkan dua nama calon wakil kepala negara kepada MPR, demi senantiasatnua MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan.
Kholid menyebutkan PKS menghormati sepenuhnya kewenangan Prabowo dalam menentukan nama-nama yang akan diusulkan.
Sebab, menurunya, Prabowo memiliki pertimbangan mengenai sosok yang dibutuhkan demi menolong menjalankan pihak pemerintahan.
“Bapak Presiden tentu yang teramat memahami kebutuhan pihak pemerintahan dan siapa figur yang teramat dapat beliau andalkan demi menolong memimpin Republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau demi menentukan dua nama calon wakil kepala negara yang akan diajukan kepada MPR,” tutur Kholid.
Harapan PKS
Kendati menyerahkan sepenuhnya usulan nama calon wapres kepada Prabowo, PKS menginginkan figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas.
Menurut Kholid ketiga kriteria tersebut diperlukan agar wakil kepala negara dapat menjalankan amanah bersama baik, memperkuat kerja pihak pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat sekitar.
“Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami menginginkan merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu menolong Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik,” kata Kholid.
Kholid menekankan, proses pengisian jabatan wakil kepala negara perlu memperkuat kesinambungan pihak pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat.
Ia menginginkan seluruh pihak menjaga suasana politik yang kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.
“Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pihak pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana bersama sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Kesuksesan itu wajib dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” kata Kholid.
