MediaKeadilan.com – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan setelah satu tahun Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi. Kebijakan publik yang digelontorkan pihak pemerintah belakangan ini justru dinilai memperburuk keadaan lantaran mengabaikan kajian ilmiah mendalam.
Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo menilai arah pembangunan pada saat ini cenderung didasari oleh keinginan instan dan ambisi politik semata.
“Ya, bila kita lihat dari tadi hasil analisis kita bersama ya, masih belum ada perbaikan,” kata Rimawan kepada wartawan di FEB UGM, Jumat (25/9/2026).
Ditegaskan Rimawan, bahwa evaluasi terkini justru memperlihatkan tren yang kian merosot. Rencana-rencana kebijakan baru yang dipaksakan pihak pemerintah dinilai semakin memperkeruh situasi ketimbang menyelesaikan masalah.
“Jadi mohon maaf nih, bila dulu kami tuh bergerak, ekonom bergerak itu kan lantaran didorong oleh fakta-fakta lapangan yang sebenarnya tidak bagus, tidak kondusif. Apakah kini telah membaik? Belum, masih belum sejumlahnya perbaikan bahkan justru yang rencana-rencana yang muncul ada itu justru makin makin buruk,” ungkapnya.
Ia menyentil tabiat pengambil kebijakan pada saat ini yang dinilainya kekanak-kanakan. Pasalnya cuma menginginkan segala hal terwujud secara serba cepat tanpa memperhitungkan kapasitas dan fondasi ekonomi dasar.
“Ya mohon maaf ya bila saya mengibaratkan kita ini kok kayak, baru kini ini ya, kok kita tuh kayak Nobita, ‘aku ingin begini, aku ingin begitu’ ya dan seluruhnya keinginan itu pengen terjadi dalam waktu yang singkat,” tuturnya.
Pemerintah diingatkan agar kembali pada realitas dan tidak menggantungkan arah kebijakan pada intuisi atau klaim sepihak tanpa basis riset yang valid.
“Cuma masalahnya mohon maaf, realitasnya kita hidup di bumi ini tidak ada yang namanya Doraemon. Jadi seluruhnya wajib memakai berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada teori, bukan wangsit. Jadi yang kami kembangkan itu makin pada kami makin rely on evidence based policy dan bukan wangsit based policy,” tegasnya.
Kritik terhadap pengelolaan anggaran negara turut disampaikan dalam kaitannya bersama efektivitas penggunaan dana publik. Penggunaan uang negara dinilai wajib berorientasi pada hasil terukur demi memulihkan kondisi yang buruk tersebut.
Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing, mengingatkan porsi dominan anggaran negara yang berasal dari penerimaan masyarakat sekitar.
“Mungkin kami ingin menekankan ya bahwa APBN, tadi telah kami diskusikan, 85,4 persen dari pendapatan merupakan berasal dari pajak. Dari pajak kita seluruh, dari pajak rakyat,” kata Lili.
Lili mengimbuhkan bahwa APBN sewajibnya dialokasikan demi memperkuat daya saing nasional dan kesejahteraan umum, bukan demi membiayai keinginan pribadi penguasa.
“Pemerintah memang punya prioritas, tapi perlu kami tegaskan bahwa APBN wajib digunakan demi program-program prioritas yang penting dalam peningkatan produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya memisahkan antara kepentingan belanja publik dan kepentingan kekuasaan politik.
“Bukan program-program prioritas pihak pemerintah, makin tepatnya bukan program-program prioritas kepala negara, lantaran uang APBN merupakan bukan uang kepala negara, bukan uang aparatur negara kementerian, dan bukan uang partai,” tandasnya.
