MediaKeadilan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan tanggapan mengenai fenomena sejumlahnya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tito menerangkan berbagai tantangan dalam mengawasi kepala daerah serta faktor-faktor yang menjadi akar masalah tindak korupsi di tingkat daerah.
Ia menekankan bahwa posisi kepala daerah berbeda bersama struktur lembaga yang bersifat komando. Menurutnya, Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam menjalankan penindakan langsung lantaran kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Kita satu pertama ya kepala daerah ini kan dipilih rakyat. Mereka bukan rekrutmen top-down. Yang kita dapat lakukan kepada kepala daerah ini merupakan satu, kita menjalankan retreat, tujuannya demi menguatkan nasionalismenya, integritasnya ya. Kemudian juga menyerahkan pembekalan-pembekalan awal termasuk KPK juga hadir di sana, BPKP juga hadir menyerahkan masukan, Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan lain-lain,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, ia membandingkan posisinya pada saat ini bersama ketika menjabat sebagai Kapolri.
“Tapi kan sistemnya kepala daerah ini kan bukannya komando, kepada Mendagri kan bukan komando bagaikan ketika saya menjadi Kapolri bersama Kapolda, Kapolres itu komando. At any time dapat kita copot bila macem-macem,” tegasnya.
Terkait aspek pengawasan, Kemendagri telah membangun sistem digital demi meminimalisasi penyimpangan anggaran. Namun, Tito mengakui sistem tersebut masih memiliki celah demi dimanipulasi oleh oknum di lapangan.
“Nah jadi yang kita dapat lakukan merupakan menciptakan sistem demi pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di mana APBD-nya dapat kita lihat, kita menyerahkan guideline secara menyusun APBD ya,” katanya.
“Kemudian sistem pengawasan juga keuangannya ada. Tapi kan namanya sistem dapat aja diakalin di lapangan ya. Dan teman-teman kepala daerah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi berakibat mengandalkan kepada aparatur negara birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda,” jelasnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti Tito merupakan tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, ketimpangan antara biaya yang dikeluarkan saat pencalonan bersama pendapatan resmi yang diterima menjadi salah satu pemicu utama kepala daerah mencari keuntungan bersama cara yang tidak benar.
“Kemudian yang kedua, teman-teman kita tahu juga bahwa saya udah sempat nyampaikan barangkali bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua telah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa demi menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka wajib nyiapkan yang resmi saja nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu barangkali nggak dapat nutupin, akhirnya cari peluang,” ungkapnya.
Tito menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut muncul akibat pengaruh lingkungan dan sistem, di samping adanya faktor integritas masing-masing individu.
“Jadi by system, by apa environment. Ini sistem atau lingkungan yang menciptakan mereka akhirnya mencari bersama jalan tidak benar. Yang kedua dapat juga dilantarankan faktor perorangan. Udah cukup tapi lalu pengen makin. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya lalu terpilih. Kita nggak dapat menjamin integritasnya bagaikan apa,” pungkasnya.
