MediaKeadilan.com – Dewan Pers membeberkan bila pada saat ini industri media massa di Indonesia tengah menyikapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal buntut ancaman dari teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) maupun monopoli iklan digital dari platform asing.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menerangkan bahwa dominasi platform digital pada sistem distribusi konten telah merenggut kontrol media atas pendapatannya sendiri. Ia menyebut bila pada saat ini platform digital merajai dan menyedot hingga 80 persen dari total pendapatan iklan digital.
“Sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya,” ujar Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (DPR) DPR RI terkait Rangka Pembahasan RUU tentang Hak Cipta yang disiarkan virtual, Rabu (11/11/2026).
Ironisnya, sisa 20% dari iklan digital tersebut wajib diperebutkan oleh makin dari 50.000 korporasi pers yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini dinilainya amat tidak berkelanjutan (unsustainable) dan menjadi biang keladi di balik ribuan kasus PHK massal pekerja media yang marak terjadi belakangan ini.
Belum usai bertarung soal iklan digital, industri pers kembali dihantam lewat teknologi Generative AI pada November 2022. Dampaknya, platform publisher di Indonesia merasakan penurunan lalu lintas kunjungan pembaca (traffic dan page view) hingga menyentuh angka 70 persen.
Dahlan menilai kehadiran Generative AI menciptakan normal baru dalam cara publik mengonsumsi berita. Ia menyoroti bahwa alur interaksi pengguna yang awalnya masuk melalui mesin pencari demi lalu mengeklik tautan dan mendatangkan traffic ke situs berita, kini telah terputus.
“Jadi normal semasih belumnya merupakan dari user ke platform, platform kirim traffic kepada publisher. Nah bersama AI, publisher tidak ada lagi dalam peta lantaran dari user ke platform, berhenti di situ,” beber dia.
Pengguna kini langsung memperoleh jawaban atau ringkasan berita dari platform AI tanpa perlu mengeklik tautan asal berita (zero-click). Akibatnya, mesin AI meraup karya jurnalistik secara gratis tanpa menyerahkan kompensasi atau imbal balik finansial apa pun kepada korporasi pers yang bersusah payah memproduksinya.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menegaskan bahwa instrumen hukum yang ada pada saat ini masih belum cukup kuat demi melindungi industri media.
Ia menilai regulasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 yang ditujukan demi mengatur Publisher Rights terbukti masih belum optimal lantaran rendahnya kepatuhan platform digital terhadap Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital demi Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), atau juga dikenal sebagai Komite Publisher Rights.
“Bahkan dalam laporan tahunan KTP2JB memang mohon maaf ini teman-teman platform, tingkat kepatuhan platform terhadap tugas dan fungsi dari KTP2JB ini rendah,” timpal dia.
Sebagai jalan keluar, Dahlan mendesak agar aturan hak ekonomi pers dalam Undang-Undang Hak Cipta wajib ditegakkan secara berdampingan bersama Undang-Undang Antimonopoli.
“Sebab, bila platform menjalankan itu, maka dia akan merugikan dua pihak. Satu, korporasi pers, yang kedua, publik, lantaran publik tidak akan memperoleh informasi yang memiliki integritas. Dan bila publik tidak memperoleh informasi yang berintegritas, yang kita pertaruhkan merupakan demokrasi. Dan bila kita mempertaruhkan demokrasi, maka kita mempertaruhkan bangsa dan negara ini. Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang memakai posisi dominannya demi menghancurkan ekosistem informasi publik,” jelas Dahlan.
