MediaKeadilan.com – Indonesia memperlihatkan berbagai aksi nyata penanganan perubahan iklim yang tengah diimplementasikan di dalam negeri dalam agenda Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Salah satunya melalui percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan sebagai untukan dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menurunkan emisi karbon menuju net zero emissions.
Berbagai langkah transformasi tersebut menjadi untukan dari kontribusi Indonesia dalam menghadirkan solusi iklim berskala besar yang tidak cuma berorientasi pada target, namun juga diwujudkan melalui aksi dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia demi Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia dalam COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11).
“Indonesia hadir di COP31 bersama mengangkut pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita demi mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions,” ungkap Hashim.
Hashim menegaskan bahwa Indonesia ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa komitmen iklim tidak berhenti pada target dan wacana, melainkan diwujudkan melalui implementasi nyata yang menyerahkan manfaat untuk masyarakat sekitar.
“Kami ingin dunia menyaksikan bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kebarangkalian; kami bekerja nyata demi mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita demi mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyikapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.
Sejalan bersama komitmen tersebut, Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi menekankan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Menurutnya, kebijakan iklim wajib terintegrasi bersama kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan.
“Dunia sedang menyampaikan pesan yang amat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero). Inilah dikarenakannya mengapa kata-kata semata tak lagi mencukupi di dunia pada hari ini. Kita wajib bertindak bersama kesadaran penuh, lantaran kebijakan iklim pada hakikatnya merupakan kebijakan pembangunan. Ini merupakan kebijakan pangan, ini merupakan kebijakan energi, ini merupakan kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini merupakan kebijakan demi menyelamatkan masa depan kemanusiaan,” kata Kurum.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa COP31 menjadi momentum penting untuk Indonesia, khususnya PLN, demi memperlihatkan bahwa agenda transisi energi nasional bukan sekadar komitmen atau rencana jangka panjang, melainkan transformasi yang telah dan sedang dilaksanakan secara nyata.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin memperlihatkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap mengonfirmasi listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air, bersama pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau untuk masyarakat sekitar,” ujar Suroso.
Suroso menerangkan, implementasi transisi energi tersebut salah satunya diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tambahan tersebut, sekitar 76 persen atau 53 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Artinya, Indonesia tidak cuma menyusun rencana, namun telah memengawali dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis demi mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus mengonfirmasi kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.
Selain melalui RUPTL, Suroso menyampaikan bahwa pihak pemerintah juga mendorong inisiatif strategis melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut tidak cuma mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, namun juga menjadi langkah strategis demi memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa demi memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal berakibat ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” tambah Suroso.
Lebih lanjut, Suroso membeberkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Dalam momentum COP31, PLN sukses mengamankan pendanaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional demi mendukung agenda transisi energi di Indonesia.
“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang amat besar. Di COP31 ini, kami mengangkut kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini memperlihatkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia memperoleh dukungan konkret dari berbagai mitra global,” pungkas Suroso.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong aksi iklim global melalui berbagai langkah nyata di dalam negeri. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas negara, pihak pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan demi memperluas kemitraan strategis, pertukaran pengetahuan, serta dukungan investasi dan pendanaan. Dengan kolaborasi tersebut, Indonesia optimistis dapat mempercepat solusi iklim berskala besar sekaligus menjaga ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. ***
