MediaKeadilan.com – Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (17/11/2026) waktu setempat setelah menyikapi tuduhan korupsi dan ancaman pemakzulan dari oposisi.
Khurelsukh mengaku mundur demi memulihkan nama baiknya sekaligus membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak benar.
Keputusan mengejutkan tersebut disampaikan Khurelsukh dalam konferensi pers di Istana Negara, Ulaanbaatar.
Ia menegaskan tidak ingin tuduhan serius yang dialamatkan kepadanya terus membayangi jabatan dan reputasinya sebagai kepala negara.
“Saya dituduh secara keliru dan difitnah bersama tuduhan menjalankan kejahatan yang amat serius,” kata Khurelsukh, bagaikan dikutip AFP.
Khurelsukh menegaskan pengunduran diri merupakan langkah yang dianggap tepat demi membuka jalan untuk pembuktian kebenaran.
“Saya percaya bahwa demi kepentingan keadilan, kepala negara wajib melepaskan tugasnya dan mengungkap kebenaran,” ujarnya.
“Oleh lantaran itu, saya secara resmi mengumumkan bahwa saya akan melepaskan tugas terhormat sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menyerahkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik saya kepada otoritas terkait dan berupaya memulihkan reputasi saya,” tambahnya.
Oposisi Mongolia Desak Presiden Mundur atau Dimakzulkan
Pengumuman pengunduran diri Khurelsukh muncul sehari setelah Partai Demokrat, partai oposisi utama Mongolia, mengeluarkan pernyataan yang menuding adanya praktik korupsi di lingkungan pihak pemerintahan.
Partai Demokrat mendesak sejumlah aparatur negara tinggi negara, termasuk Khurelsukh, yang dikaitkan bersama dugaan korupsi agar mundur dan menjalani penyelidikan.
Mereka bahkan mengancam akan mendorong pemakzulan kepala negara melalui parlemen apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
“Negara ini telah menjadi amat korup,” demikian pernyataan Partai Demokrat pada Senin (16/11/2026).
Menanggapi tuduhan tersebut, Khurelsukh membantah telah menjalankan penyalahgunaan kekuasaan maupun mengambil uang negara selama menjabat sebagai kepala negara.
“Saya merupakan seseorang yang tidak sempat mencuri dari rakyat maupun negara selama menjabat sebagai kepala negara,” tegasnya.
