MediaKeadilan.com – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak oleh tenaga pendidik di Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), Kota Tangerang Selatan, telah masuk proses penyidikan di Polres Tangerang Selatan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebutkan pihak korban kini telah menjalani sejumlah pemeriksaan, mengawali dari asesmen psikologis hingga pemeriksaan medis demi kepentingan penanganan perkara.
“Korban telah mengakses layanan psikolog klinis dan berdasarkan hasil asesmen memperlihatkan kondisi psikologis yang memerlukan pendampingan makin lanjut,” kata Arifah kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
“Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis melalui visum serta pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di RSU Serpong Utara, Tangerang Selatan,” katanya mengimbuhkan.
Berdasarkan informasi dalam proses penyidikan, terduga tersangka merupakan seorang guru yang sempat menjadi wali kelas pihak korban.
Dugaan kekerasan seksual tersebut disebut terjadi dalam rentang 2023 hingga 2026, ketika pihak korban masih berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Terduga tersangka kini telah dinonaktifkan dari tugasnya sebagai tenaga pendidik. Kasus tersebut juga telah dilaporkan secara resmi kepada Polres Tangerang Selatan.
Arifah menyebutkan kondisi psikologis pihak korban perlu menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung. Pemeriksaan dan pendampingan, kata dia, perlu disesuaikan bersama kondisi pihak korban agar proses penanganan perkara tidak menambah trauma.
“Seluruh proses penanganan wajib memperhatikan kondisi psikologis pihak korban dan dilakukan bersama mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak serta menghindari tindakan yang dapat menambah trauma,” ujarnya.
Keaparatur negara kementerianan PPPA telah berkoordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan, penyidik, serta keluarga pihak korban.
Koordinasi tersebut dilakukan demi mengonfirmasi pihak korban dan keluarganya memperoleh layanan yang dibutuhkan selama proses penanganan kasus.
Arifah menyebutkan pendampingan tidak cuma diberikan pada tahap pelaporan dan pemeriksaan hukum.
Pemulihan pihak korban akan dilakukan secara berkelanjutan bersama melibatkan tenaga profesional, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya.
“Negara hadir demi mengawal pihak korban sejak proses penanganan, mendampingi keluarga, mengonfirmasi akses terhadap layanan, hingga mendukung proses pemulihan. Korban tidak boleh menyikapi situasi ini sendirian,” kata Arifah.
Di sisi lain, Menteri PPPA mengingatkan masyarakat sekitar agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi pihak korban. Termasuk foto atau informasi lain yang dapat menciptakan identitas anak tersebut dikenali.
Masyarakat yang mengetahui, menyaksikan, atau merasakan kekerasan terhadap wanita dan anak dapat menginformasikannya melalui Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
