MediaKeadilan.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tidak didirikan semata-mata demi mengantarkan ketua umum menjadi kepala negara atau wakil kepala negara. Ia mengklaim Golkar memiliki tujuan makin besar, yakni menjadi instrumen politik negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat ditanya awak media mengenai peluang dirinya mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Bahlil menyinggung rekam jejak sejarah Golkar sejak didirikan pada 1964. Ia menyebut masih belum sempat ada ketua umum Golkar yang menjabat sebagai kepala negara.
“Dan satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang jadi ketua umum dulu baru jadi wapres merupakan Pak Soedharmono,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/10/2026) malam.
Menurut Bahlil, orientasi Golkar tidak sewajibnya berhenti pada ambisi politik demi menempatkan kader di kursi kekepala negaraan. Ia menekankan partai wajib berperan dalam mewujudkan cita-cita negara, mengawali dari keadilan sosial hingga kesejahteraan dan pendidikan.
“Partai Golkar itu lahir bukan cuma semata-mata demi menjadikan ketua umum jadi kepala negara sama wapres. Tapi Partai Golkar ini lahir demi menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara, demi apa? Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, pendidikan, dan macam-macam. Itu maksud saya,” ujarnya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan peningkatan perolehan kursi di DPR tetap menjadi target politik Golkar. Ia menyebut hal tersebut sebagai doktrin yang terus dipegang kader partai.
“Apa tujuannya Partai Golkar? Ya naikkan kursi. Itu doktrinnya Adindaku sayang,” tuturnya.
Bahlil juga menyinggung perubahan posisi Golkar setelah Reformasi 1999.
Meski awalnya didirikan sebagai golongan penyeimbang, Golkar lalu bertransformasi menjadi partai politik. Namun, menurut dia, perubahan tersebut tidak menggeser orientasi dasar partai pada kesejahteraan.
“Nah jadi jelas ya, Partai Golkar partai yang sejak semasih belum kami lahir, didirikan demi menjadi golongan penyeimbang dari partai politik sebenarnya dulunya. Tapi pemilu 99 reformasi wajib menjadi partai politik, tapi doktrinnya, tujuannya enggak berubah, menjadi politik kesejahteraan,” tegas Bahlil.
