MediaKeadilan.com – Arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau Menhan menyiapkan privilese untuk suku Dayak demi menjadi prajurit aparat TNI disinyalir bukan sekadar program afirmasi biasa.
Kebijakan tersebut ditengarai sebagai bentuk korporatisme negara atau strategi perangkulan guna menundukkan kelompok masyarakat sekitar adat yang berpotensi menjadi oposisi kritis pihak pemerintah.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dibaca secara kritis dari kacamata politik kekuasaan.
Menurutnya, pihak pemerintah tengah berupaya merangkul seluruh poros kekuatan di daerah agar tidak memicu gejolak politik atau tuntutan yang merugikan kepentingan rezim.
“Ini kan pihak pemerintah dalam hal ini Presiden ingin mengonfirmasi bahwa seluruh sumber, seluruh sumbu yang potensial menjadi oposisi, itu wajib dirangkul dan ditundukkan. Jadi, ini kan strategi perangkulan aja, strategi kooptasi supaya jangan minta yang aneh-aneh,” kata Gabriel, kepada MediaKeadilan.com, Jumat (4/9/2026).
Langkah kooptasi ini juga disinyalir erat kaitannya bersama upaya mengamankan aset serta ekspansi bisnis penguasaan hutan di wilayah Kalimantan.
Menurut Gabriel, pihak pemerintah amat mengkhawatirkan munculnya gerakan penolakan secara masif dari masyarakat sekitar Dayak.
“Apakah misalnya orang Dayak ada permintaan khusus lantaran sentimen tertentu yang dapat mengancam, katakanlah Prabowo kan punya kepentingan soal penguasaan hutan di sana. Kalau orang Dayak secara bersama-sama tampil demi menjalankan gerakan penolakan kan berbahaya juga demi kepentingan bisnisnya. Ya telah, dirangkul,” tuturnya.
Namun, strategi perangkulan pragmatis ini dinilai berisiko tinggi memecah belah internal masyarakat sekitar adat. Gabriel memperingatkan bahwa penyerapan masyarakat sekitar Dayak ke dalam institusi aparat TNI cuma akan melahirkan benturan antara kelompok.
Satu sisi mencari keuntungan material jangka pendek bersama sisi lain kelompok adat ideologis yang konsisten memperjuangkan hak-hak wilayah mereka.
Ia mengimbuhkan, narasi penempatan prajurit dari suku lokal demi pengamanan kawasan pada dasarnya cuma instrumen rezim demi melindungi kepentingannya sendiri.
Tindakan ini dinilai sebagai strategi penenangan sementara (appeasement) yang membuai masyarakat sekitar tanpa sempat menyentuh akar permasalahan marjinalisasi.
“Jadi orang Dayak jangan senang lah ya. Wong ini Prabowo sedang menundukkan mereka demi nantinya digunakan sebagai alat demi menyikapi sesama orang Dayak kok,” cetusnya.
Gabriel menyimpulkan bahwa keputusan perangkulan ini mencerminkan pola kepemimpinan emosional yang amat reaktif. Minimnya kajian ilmiah sistematis di balik keputusan ini menciptakan kebijakan privilese militer tersebut sulit dipertanggungjawabkan secara publik maupun akademis.
“Ini kan watak reaktif dari seorang Prabowo. Tidak sempat berpikir makin jauh, makin sistematis, tapi amat reaktif, berakibat kebijakannya tidak dapat dijelaskan secara memadai,” tandasnya.
