MediaKeadilan.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berhasil menghadirkan saksi dan ahli tambahan dalam persidangan dokter kecantikan Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang.
Majelis hakim menepis permintaan tersebut lantaran pemeriksaan saksi dan ahli semasih belumnya telah disepakati berakhir.
Penolakan itu terjadi ketika persidangan hampir memasuki tahap akhir pemeriksaan. Hakim mengingatkan JPU agar menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama seluruh pihak dan tidak menciptakan proses persidangan berlarut-larut.
Semasih belumnya, JPU mengimbau izin menghadirkan seorang saksi bernama Yustonardo Purba serta seorang ahli demi menyerahkan keterangan tambahan terkait pembuktian perkara.
Namun, permintaan tersebut langsung mendapat keberatan dari tim penasihat hukum Richard Lee. Mereka mengingatkan bahwa agenda pemeriksaan saksi dan ahli telah dinyatakan berakhir dalam persidangan semasih belumnya.
Majelis hakim lalu menegaskan bahwa meskipun JPU memiliki hak mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan KUHAP, kesepakatan mengenai batas akhir pemeriksaan tetap wajib dihormati.
Hakim juga menyinggung target penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tangerang yang ditetapkan selama lima bulan. Sementara itu, perkara Richard Lee telah mendekati bulan keenam.
Selain penolakan saksi tambahan, persidangan juga diwarnai sejumlah perdebatan terkait materi pembuktian yang diajukan JPU.
Tim penasihat hukum Richard Lee menyoroti ketidaksesuaian antara surat kuasa pelapor bersama isi laporan pihak kepolisian (LP).
Dalam surat kuasa, Samira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif) disebut menyerahkan kuasa demi menginformasikan CV Athena Mandiri Grup atau pimpinannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.
Namun, dalam laporan pihak kepolisian yang dipersoalkan, justru terdapat uraian mengenai tindakan pribadi Richard Lee terkait dugaan iklan produk melalui toko online Graba Shop dan Rachel Shop.
Pihak Richard Lee menegaskan bahwa kedua toko tersebut bukan milik terdakwa maupun CV Athena Mandiri Grup. Hal ini lalu dipersoalkan lantaran dinilai tidak sinkron bersama dasar pemberian kuasa dan substansi laporan.
Penasihat hukum juga menilai sejumlah pertanyaan JPU tidak berkaitan langsung bersama pokok perkara. Beberapa di antaranya menyangkut klip podcast orang lain, persoalan endorsement, hingga aktivitas iklan di toko online pihak ketiga.
Mereka turut menyoroti dugaan pencampuradukan persoalan administratif BPOM bersama unsur pidana yang sedang dibuktikan di persidangan.
Seperti diketahui, kasus yang menjerat Richard Lee bermula dari perseteruannya bersama Dokter Detektif (Doktif) di media sosial. Doktif semasih belumnya mempertanyakan klaim dan kualitas sejumlah produk kecantikan yang berkaitan bersama bisnis Richard Lee, termasuk persoalan izin edar dan dugaan pengemasan ulang produk.
Persoalan tersebut lalu berlanjut ke ranah hukum hingga Richard Lee menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen.
