MediaKeadilan.com – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara klaim kesuksesan pihak pemerintah bersama realitas yang dirasakan oleh masyarakat sekitar di lapangan. Ketidaksesuaian ini dinilai bersumber dari penggunaan data statistik yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Menurut Wija, sapaan akrabnya, pengelolaan kebijakan nasional pada saat ini ibarat sebuah kapal besar yang dijalankan bersama penunjuk arah yang keliru. Sehingga, berpotensi mengangkut dampak buruk untuk ratusan juta rakyat Indonesia.
“Jadi Indonesia itu salah arah, lantaran kapal kita yang penduduknya 280 juta itu dikemudikan oleh nakhoda dan timnya bersama guidance, kompas, dan segala petunjuk yang salah,” kata Wija dalam acara yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bertajuk ‘1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi’ di FEB UGM, Jumat (25/9/2026).
Ketimpangan teramat mencolok terlihat pada penetapan garis kemiskinan nasional yang pada saat ini berada di kisaran Rp699.235 per kapita per bulan.
Jika Indonesia mengadopsi standar Bank Dunia bersama menetapkan batas kemiskinan sekitar Rp1,5 juta, maka tingkat kemiskinan nasional diperkirakan akan melonjak drastis hingga menyentuh angka 64 persen.
Sebagai pembanding di tingkat regional, negara tetangga bagaikan Vietnam yang memiliki tingkat pendapatan per kapita setara bersama Indonesia telah berani menerapkan batas garis kemiskinan yang jauh makin realistis untuk masyarakat sekitarnya.
“Mari kita bandingkan bersama Vietnam, Vietnam telah berani memakai garis kemiskinan Rp1,5 juta demi masyarakat sekitar perkotaan, Rp1,2 juta rupiah demi masyarakat sekitar desa. Ini Vietnam, yang GDP per kapita-nya hampir sama bersama kita, 5.000 US dolar per kapita per tahun,” tegasnya.
Selain masalah indikator kemiskinan, kata Wija, anomali data juga ditemukan pada perhitungan biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mendadak mencatat penurunan biaya logistik secara signifikan dari kisaran 24-25 persen menjadi 14 persen.
Namun, penurunan drastis tersebut terjadi bukan lantaran efisiensi di lapangan, melainkan akibat perubahan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas bersama menghilangkan komponen ekspor dan impor dari variabel standar global.
“Pemerintah kita tiba-tiba menolkan itu, berakibat angkanya turun dari 25 ke 14 (persen) seketika dan bila dibandingkan secara global, itu juga akan tidak apple-to-apple,” ujarnya.
Atas dasar itu, Wija mendesak agar pembenahan akurasi data statistik dalam waktu dekat dijadikan prioritas utama. Tanpa perbaikan indikator dan kompas kebijakan yang benar, kepemimpinan nasional dinilai akan terus mengangkut arah pembangunan ke jalur yang keliru.
“Sehingga, semasih belum kita betul-betul memperbaiki kompas, memperbaiki kualitas dan akurasi data, siapapun yang menjadi nakhoda itu akan menjalankan kapal ini ke arah yang salah,” tandasnya.
“Apalagi bila nakhoda itu, nakhoda yang tidak mau mendengar siapapun. Jadi perbaikan data statistik merupakan satu prioritas utama,” imbuhnya.
Foto: Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
