MediaKeadilan.com – Isu Black September yang muncul di tengah masyarakat sekitar dan media sosial menjadi sorotan lantaran dinilai bermuatan agenda destabilisasi politik.
Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens menilai kemunculan isu ini berakar pada pemanfaatan momentum sejarah demi memicu gejolak psikologis publik.
“Bulan September memang sarat bersama momen-momen bersejarah penting di Indonesia, dan hal itulah yang menjadi daya tarik untuk pihak-pihak tertentu demi memanfaatkannya,” ujar Boni di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Boni menerangkan, bahwa September memiliki resonansi emosional dan rekam jejak politik yang kuat di Indonesia, menjadikannya rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Salah satu contoh merupakan Tragedi Semanggi II (24 September 1999) yang merupakan aksi demonstrasi kalangan akademisi berskala besar menepis Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang direspons represif oleh aparat, menewaskan sejumlah kalangan akademisi termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia,” ujar mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Menurut Boni, para aktor dan dalang di balik gerakan ini berupaya memanfaatkan latar sejarah guna menyerahkan legitimasi serta daya kejut untuk rencana aksi mereka.
Penamaan Black September dirancang demi menebar kecemasan publik serta menciptakan tekanan psikologis yang melampaui skala aksi riil di lapangan.
Kendati demikian, Boni menguraikan dua alasan utama mengapa masyarakat sekitar tidak perlu panik.
Alasan pertama menyangkut kesiapan dan rekam jejak aparat keamanan. Kolaborasi Polri bersama BIN dan aparat TNI dinilai telah berpengalaman menangani turbulensi politik nasional, termasuk stabilitas penanganan aksi selama masa pihak pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Alasan kedua merupakan rasa takut yang justru memperkuat gerakan itu sendiri. Ketakutan yang bermakinan terhadap wacana Black September justru memperkuat efek dari gerakan itu sendiri. Narasi ketakutan merupakan untukan dari strategi destabilisasi yang ingin dicapai para tersangkanya,” lanjut Boni.
Boni menekankan pentingnya menyikapi fenomena Black September secara proporsional tanpa meremehkan fakta atau membesar-besarkannya.
“Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi. Percayalah, Polri, BIN, dan aparat TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.
Stabilitas nasional dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sekitar melalui komitmen menjaga ketenangan serta persatuan publik.
