MediaKeadilan.com – Protes negara serumpun terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai valid dan tidak dapat lagi dijawab pihak pemerintah cuma bersama alasan bencana alam.
Pemerintah Indonesia perlu menerangkan persoalan secara struktural, termasuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan tata kelola hutan.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional UMY, Ade Marup Wirasenjaya, menuturkan apabila hal itu tak dilakukan maka dapat mengancam reputasi diplomatik negara.
Indonesia berada dalam bahaya besar demi dicap sebagai negara yang tidak becus dan tidak kompeten oleh negara-negara tetangga akibat ketidak berhasilan berulang dalam menangani krisis ekologi tersebut.
“Setidak-tidaknya Indonesia akan dianggap tidak becus gitu loh. Tidak punya pemihakan terhadap hutan, cuma pro terhadap… seolah-olah permisif terhadap para pembalak,” kata Ade kepada MediaKeadilan.com, Senin (7/9/2026).
Menurut Ade, pihak pemerintah sejauh ini masih belum menyerahkan respons yang terstruktur terhadap persoalan tersebut. Penjelasan yang muncul justru cenderung berupa pembenaran bahwa asap dipengaruhi angin atau faktor bencana, tanpa membongkar akar persoalan kebakaran hutan.
“Sejauh ini masih belum ada respon yang sifatnya terstruktur menurut saya. Hanya membangun apologi, membangun semacam permakluman bahwa itu merupakan bencana, bahwa itu lantaran angin, dan seterusnya,” tandasnya.
Padahal, di tingkat regional telah ada komitmen ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) demi menangani krisis kabut asap secara kolektif.
Namun, tidak adanya tindakan tegas dan penataan ulang izin konsesi di dalam negeri menciptakan instrumen diplomasi tersebut kehilangan taji dan meruntuhkan kredibilitas Indonesia di kawasan.
Meskipun demikian, kata Ade, pihak pemerintah dinilai masih memiliki semacam ‘kartu truf’ diplomasi yang merujuk pada fakta bahwa korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan ada yang bermarkas di negara tetangga.
“Tetapi kan itu cerita yang lain. Pangkal persoalannya menurut saya ada dalam komitmen dan politik pembangunan ekologi, politik pembangunan hutan yang wajibnya telah wajib direvisi sejak kejadian bagaikan ini berulang terus,” tegasnya.
Selain merusak kredibilitas di tingkat ASEAN, pembiaran bencana asap berulang turut mengancam legitimasi politik di dalam negeri. Warga di Sumatra dan Kalimantan yang menghirup asap teramat pekat berpotensi kehilangan kepercayaan secara masif terhadap pihak pemerintahan Presiden Prabowo.
“Lebih mengkhawatirkan (masyarakat sekitar dalam negeri) lantaran pertama dari sisi jarak dekat dan dari sisi intensitas asapnya juga teramat terdampak. Jadi ini kan dapat mengurangi kepercayaan atau menguras legitimasi terhadap rezim Prabowo,” ujarnya.
Jika pihak pemerintah tidak dalam waktu dekat membenahi sistem tata kelola hutan secara menyeluruh, krisis ini ditentukan bakal terus memicu keraguan publik terhadap kapasitas pihak pemerintah.
“Dan lagi-lagi nanti tentu akan panjang dampaknya, nanti akan naik lagi suara-suara tentang kapabilitas keaparatur negara kementerianannya misalnya, kapabilitas penataan hutannya, kapabilitas macam-macam. Jadi ini akan panjang bila tidak dalam waktu dekat diatasi secara sistematis,” tandasnya.
