MediaKeadilan.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membeberkan hasil evaluasi mendalam terkait rentetan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Sudaryono menegaskan, bahwa mayoritas insiden tersebut terjadi akibat ketidakpatuhan petugas di lapangan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Kami tadi telah, telah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu bila kita breakdown, itu 80-90% tuh lantaran tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menerangkan, bahwa pihaknya sempat menyaksikan tren yang landai selama tiga minggu setelah memberlakukan jam kerja dini hari dan sore hari untuk Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.
Namun, munculnya laporan keracunan baru di Sidoarjo, Agam, hingga Rembang diakuinya menjadi pukulan berat untuk lembaga yang baru dipimpinnya tersebut.
“Nah, jadi ini menjadi catatan untuk kami. So far bersama kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu lalu so far pada hari semasih belumnya cukup landai selama 3 minggu. Kemudian kita di sejumlah hari terakhir ini lalu tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, lalu tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami amat, amat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, BGN berkomitmen menjalankan perbaikan menyeluruh pada tata kelola dan aturan main program MBG.
Sudaryono menekankan bahwa visi BGN ke depan bukan sekadar mengenyangkan perut penerima manfaat, melainkan mengonfirmasi adanya perbaikan gizi yang terukur dan dapat dipantau melalui integrasi data.
“Insya Allah ini kami, kita perbaiki seluruh tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami lalu terus berkoordinasi, data antar keaparatur negara kementerianan/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, berakibat BGN ini tidak cuma ngasih makan orang lalu kenyang, berakhir, enggak,” jelas Sudaryono.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi kunci demi mengukur kesuksesan program ini secara fisik terhadap tiap anak.
“Tapi output dan impact yang kita inginkan merupakan si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu lalu setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Keaparatur negara kementerianan Kesehatan dapat kita tarik datanya berakibat kita dapat tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi lalu normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu,” pungkasnya.
